Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah bertekad menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua. Hal itu dia katakan di hadapan Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Papua di Kantor Wapres, Rabu (20/4). Tentu pernyataan Wapres memberikan harapan bahwa gejolak di tanah cenderawasih akan segera selesai dengan menggunakan soft power, tanpa kekerasan apapun.
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang begitu luas, tentu harus banyak melibatkan semua pihak. Tak mungkin, pemerintah seorang diri yang berjibaku menyelesaikan konflik tersebut. Meski negara punya segalam sumber daya dan berkuasa menggunakan hard power, namun pendekatan tersebut bukanlah merupakan sebuah jawaban.
Ma'ruf Amin memberikan isyarat bahwa pemerintah akan mengedepankan dialog kultural dan banyak melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, baik agama maupun adat. Kesuksesan dalam pencegahan virus covid-19 ke masyarakat dengan melibatkan para tokoh agama contohnya, ingin dieksplorasi pemerintah lebih jauh dalam menangani konflik Papua.
"Kita mengusahakan bagaimana konflik yang masih tersisa ini sebagai warisan masa lalu. Â Ini akan kita carikan, kita akhiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini kita bersepakat bagaimana mencari solusi bahwa kita tidak boleh lagi mewariskan konflik yang berkelanjutan," kata Ma'ruf.
Para tokoh agama merupakan agen atau juru damai di Papua. Mereka melalui gereja misalnya, dapat mengemas muatan positif persatuan dan kesatuan ke dalam isi ceramah yang disampaikan ke para khalayak. Kemasan inilah yang diharapkan mampu menggugah rasa memiliki dan nasionalisme kepada Indonesia.
Begitupun Islam meski sebagai agama minoritas di tanah Papua, dapat mewujudkan muatas dakwah dengan menguatkan persaudaraan dalam bingkai NKRI. Dengan begitu, dakwah bil hikmah dan mau'izat hasanah ini mampu menginspirasi masyarakat Papua secara umum. Karena menjaga kesatuan dan persatuan adalah tugas bersama setiap anak bangsa.
Sosok pemuka agama memang dapat berfungsi sebagai aktor sosial yang bisa mempengaruhi masyarakat. Hal inilah dilakukan untuk memastikan informasi yang utuh dapat dipahami dan diaplikasikan dengan baik oleh masyarakat di pedalaman Papua dan Papua Barat. Karena tak sedirik informasi yang disalahartikan oleh sebagian kelompok yang hendak melihat Papua terus dalam gerjolak.
Penulis mengajak kepada masyarakat agar setiap informasi yang sifatnya negatif untuk terlebih dahulu dicari kebenaran, mengingat saat ini informasi yang tersebar melalui media sosial sangat berpengaruh dalam situasi kamtibmas di tanah Papua. Hal ini dapat dipahami karena media sosial menjadi area belantara kabar palsu dan disinformasi. Kalau saja termakan info-info palsu, bisa saja terjadi konflik bahkan kerusuhan horizontal semakin meluas.
Dengan demikian, Wapres mengingatkan betapa kaya dan beragam kultural yang dapat digunakan dalam menyudahi konflik berkepanjangan di Papua. Papua memiliki ragam kultural yang dapat menjadi common platform semua anak suku Papua agar mencintai tanah air satu, tanah air Indonesia raya. Sebab persatuan adalah aset dan modal utama dalam membangun Papua yang berkelanjutan dan diwarisi oleh generasi selanjutnya.
Â
Â
