Mohon tunggu...
Warta Presisi
Warta Presisi Mohon Tunggu... Penulis Kenangan

Membaca Menulis Menabung

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Dosen Pascasarjana UMSU Sepakat dengan Haedar Nashir: Reformasi Polri Perlu Konsolidasi, Bukan Bongkar Pasang

16 September 2025   23:38 Diperbarui: 16 September 2025   23:38 45
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Medan -- Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum., menyatakan dukungan penuh terhadap pandangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, mengenai wacana reformasi kepolisian pasca demonstrasi 25--29 Agustus lalu.

Alpi menilai, imbauan Haedar agar pemerintah tidak gegabah dalam merespons isu reformasi Polri merupakan sikap bijak. Menurutnya, pembongkaran struktur kepolisian secara reaktif justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di internal institusi penegak hukum tersebut.

"Saya sependapat dengan Prof. Haedar, bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah konsolidasi dan pembenahan fungsi, bukan bongkar pasang struktur. Polri sudah menunjukkan langkah disiplin terhadap anggota yang melanggar, dan itu patut diapresiasi. Namun jangan sampai masalah yang muncul dijadikan alasan untuk merombak kelembagaan secara besar-besaran," ujarnya, Senin (15/9/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanganan aksi demonstrasi dan dampak kerusuhan harus dilihat secara menyeluruh. Menurutnya, bukan hanya Polri yang perlu dievaluasi, melainkan juga sejumlah institusi negara lain yang turut bertanggung jawab.

"Ini bukan sekadar persoalan Polri. Ada banyak lembaga negara lain yang juga perlu melakukan introspeksi. Konsolidasi dan evaluasi menyeluruh sangat penting agar setiap institusi bisa menjalankan perannya secara optimal," tegasnya.

Alpi juga menyoroti pentingnya menjaga soliditas antar lembaga negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan pengalaman negara lain seperti Nepal yang mengalami instabilitas akibat penanganan aksi massa yang keliru.

"Soliditas antar institusi adalah kunci. Jangan sampai langkah pemerintah justru menimbulkan perpecahan. Yang kita butuhkan saat ini adalah penguatan komando, konsistensi, dan kerja sama lintas lembaga negara," pungkasnya.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun