Mohon tunggu...
Erianto In Learning
Erianto In Learning Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa -

Mahasiswa Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Jokowi dan KPK Harus Berkaca Dari Riau

12 Desember 2013   11:15 Diperbarui: 24 Juni 2015   04:01 465
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Baru-baru ini, ada prilaku aneh yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, kenapa aneh? bagaimana tidak aneh, masa ada program traveling gratis untuk para wartawan. Anggaran untuk Jalan-jalan gratis itu sudah tersedia dan sudah pun dimasukkan ke dalam anggaran APBD tahun 2013, artinya bahwa program ini sudah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD-Riau). Sedangkan daerah traveling yang dituju adalah Lombok, yang selama ini dikenal dengan wilayah penuh wisata-wisata menakjubkan. Menurut Karo Humas Riau fahmi usman, tujuan membawa wartawan ini bukan lah tidak beralasan, kami mengharapkan adanya pertukaran informasi, yang dihasilkan dari tulisan wartawan itu dan sekaligus tulisan-tulisan itu akan dijadikan bahan masukan bagi Pemprov Riau. Begitu lah tuturnya saat dihubungi detikcom, kamis (12/12/2013).

Jumalah wartawan yang diajak bukan sekedar tiga atau empat orang, tapi jumlah wartawan itu ada 40 orang, yang diambil dari berbagai media. Meskipun demikian, Pemprov Riau sudah menegaskan bahwa hal ini bukan lah prilaku pemborosan, karna tujuan traveling ini adalah untuk mendapatkan pertukaran informasi dan bukan lah traveling itu yang menjadi subtansinya.

Misalnya saja satu wartawan mendapatkan saku 10 juta, jika dikalikan 40 jumlahnya sudah 400 juta, jika ditambah tiket pulang-pergi (PP), misalnya per-orang 4 juta maka untuk 40 orang sudah 80 juta. Jika ditambah pegawai pemprov, misalnya dari pemprov ada 10 perwakilan lalu masing-masing dengan pesangon 20 juta, maka 20 kali 10 sama dengan 200 juta. Jika ditambah tiket yang harganya per-orang 4 juta untuk Pulang-pergi maka jumlahnya  40 juta. jika disana 3 hari dan dengan biaya hotel per-malam 1200 maka untuk 50 orang, maka biayanya 180 juta. maka jika ditotal kotor dari jumlah biaya keseluruhanya= 900 juta. Semua itu belum termasuk biaya makan dan keluarga para pejabat pemprov kemungkinan besar akan ikut serta, maka biaya kotor keseluruhan sekitar 1,5 milyar.

Walau pun jumlahnya sangat besar, namun menurut kepala Humas Riau hal itu perkara sepele dan kecil. Faktanya Riau itu kan kaya lagi pula masyarakatnya tidak secerdas masyarakat daerah lain, jadi merdeka lah mereka dengan kemerdekaan yang sebenarnya karna telah berhasil menghantarkan pada puncak kecerdaskan bagi masyarakat Riau.

Prilaku itu selayaknya mendapat acungan jempol dan perlu ditulis dalam Rekor Muri, karna Pemprov Riau sudah berhasil membuat program yang bombastis, yang nanti akan memajukan Riau dengan program unggulan yang dihasilkan dari pertukaran informasi dengan Lombok itu.

Jika berita ini sampai di tangan Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jakarta, pasti Jokowi pun akan memberikan acungan empat jempol terhadap Pemprov Riau, karna telah membuat program pengembangan daerah yang sangat luarbiasa bagus, yaitu traveling untuk pertukaran informasi. mungkin juga Jokowi akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pemprov Riau, karna program semacam ini belum pernah ditemukan selama ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu mengaca terhadap program bagus Pemprov Riau ini, karna harus sadar diri bahwa KPK selama ini selalu sibuk bekerja dan mengurusi kasus-kasus korupsi, yang kian hari bukan kian berkurang, namun justru tunas korupsi semakin merata dimana-mana, maka kiranya KPK perlu lah mencontoh program bagus dari Pemprov Riau, yang traveling tapi mendapatkan tujuan yang positif, yaitu pertukaran informasi.

karna memang informasi itu penting, terkadang satu lembaga negara dengan lembaga lainya bisa terjadi gesekan hanya dikarnakan kesalahan dalam memahami informasi.

Dulu, antara KPK dan Kepolisian pernah terjadi gesekan yang sangat serius sehingga muncul lah beragam demonstrasi, sampai pada kemunculan istilah cicak dan buaya. Pada ujung perjalannya ternyata gesekan itu terjadi karna kesalah pahaman antara penegak hukum KPK dan Kepolisian. kesalah pahaman itu tidak lain disebabkan oleh salahnya informasi dan simpang siurnya informasi yang diterima antara KPK dan Kepolisian. Dari sini bisa disimpulkan bahwa program Pemprov Riau sangat baik dan perlu ada apresiasi kusus karna program ini belum pernah ada selama ini. lagi, KPK dan Kepolisian disarankan agar belajar dari Pemprov Riau terkait masalah informasi karna Riau memiliki keahlian yang cukup mumpuni dalam bidang itu.

Terahir, selamat bertraveling wahai para wartawan yang cantik dan bagus rupanya, dan terucap pula untukmu wahai para pejabat pemprov Riau yang luarbiasa budiman nan lugas dalam membuat program bagi kemajuan pemerintahan daerah Riau. ku angkat jari-jemari jempolku untuk kemerdekaan dan kegembiraanmu, andai kaki ini dapat berpijak dalam perjalanan yaang engkau lalui, tentu lah akan terasa girang hati ini, namun apa lah daya tangan yang terurai tak bersambut mesra olehmu,bukan kekikiranmu yang membentengi, tapi jarak dan ruang lah yang membungkus semua fantasi alam bumi ini.

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun