Pemilu sebentar lagi. Kita mungkin disibukkan dengan capres dan segala keributannya. Tapi jangan lupa, kita juga memilih wakil rakyat untuk lima tahun ke depan. Kita sudah membaca banyak tentang kinerja para wakil rakyat yang jauh dibawah target. Selain itu, kita juga membaca berapa banyak uang yang habis digunakan untuk keperluan yang gak jelas atau yang dicuri.
Sialnya, yang pernah ketahuan mencuri, ada lagi yang mencalonkan diri.
Setiap warga negara ini memang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Dan mungkin hukum tak bisa menghalangi seseorang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tetapi adakah cara lain untuk mencegah mereka dapat kursi?
Seharusnya ada, bila yang punya wewenang berusaha. Salah satunya mungkin dengan mengumumkan nama eks-koruptor di TPS seperti yang telah banyak diusulkan orang kepada KPU. Kenapa harus di TPS? Karena tak semua warga negara yang punya hak pilih mempunyai akses internet untuk melihat di situs KPU.
Kalau perlu, KPU menuliskan 'Para Pencuri Uang Rakyat' atau kalimat lain yang bisa memberitahu kepada pemilih betapa bahayanya seorang caleg koruptor. Ini sangat penting. Pemilih harus diberitahu resiko memilih koruptor.
Para caleg yang kedepannya terlibat membuat kebijakan untuk hidup orang banyak. Bagaimana mungkin kebijakan itu murni untuk kebaikan orang banyak bila ia mementingkan kantong pribadi?
Ini adalah kerugian besar bagi negeri kita. Pemilu ini menjadi kesempatan untuk menyeleksi orang-orang yang pantas masuk parlemen. Sedangkan yang gak ketahuan saja masih banyak berkeliaran, bagaimana mungkin yang sudah ketahuan diberi kesempatan?
Memberantas korupsi di negeri kita sangat sulit karena (katanya) sudah membudaya. Dan semakin sulit bila pihak yang berwenang setengah hati memberantasnya. Atau jangan-jangan, sulit karena sudah menggurita?
Jika memang pihak yang berwenang setengah hati untuk memberantas korupsi, maka kita yang peduli harus sama-sama berusaha tanpa henti. Melalui tulisan, misalnya. Kita harus menulis lebih banyak dan di media apa saja. Menyebarkannya ke daerah-daerah yang di dapilnya ada koruptor. Atau -- cara yang lebih ekstrem sebenarnya -- mencetak baliho besar, dan rakyat yang meletakkannya di TPS tempat koruptor itu mencalonkan.
Tantangannya memang, mungkin mengharapkan inisiatif dari dapil tersebut sangat sulit. Kenapa? Mungkin para caleg koruptor itu memiliki anak buah yang sangat loyal. Bisa saja nanti rakyat yang diintimidasi. Oleh sebab itu, kita berharap kepada LSM anti-korupsi, atau PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang saya perhatikan sangat gencar melakukan perlawanan terhadap korupsi.
Apapun itu, kita harus mengusahakan segala cara agar orang baik yang duduk di parlemen. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Masih ada waktu lebih sebulan lagi untuk menghukum para koruptor tersebut. Menghukum para pencuri uang rakyat.
