Mohon tunggu...
Muthiah Alhasany
Muthiah Alhasany Mohon Tunggu... Pengamat politik Turki dan Timur Tengah

Pengamat politik Turki dan Timur Tengah. Moto: Langit adalah atapku, bumi adalah pijakanku. hidup adalah sajadah panjang hingga aku mati. Email: ratu_kalingga@yahoo.co.id IG dan Twitter: @muthiahalhasany fanpage: Muthiah Alhasany"s Journal

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Mengulik Adagium Vox Populi Vox Dei dan Minimnya Literasi Anggota DPR

10 September 2025   10:17 Diperbarui: 10 September 2025   10:17 62
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Demonstrasi di Jakarta (dok. @kompas.com)

Demonstrasi yang masih berlangsung di Indonesia, mengingatkan kita pada adagium kuno Vox Populi Vox Dei, yang artinya "suara rakyat adalah suara Tuhan".  Di zaman sekarang, apakah hal itu masih berlaku? Jika hal ini dikaitkan dengan lembaga yang mengatasnamakan rakyat, maka perlu ditinjau ulang. 

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang ada saat ini sudah terlalu jauh dari representasi rakyat Indonesia yang diwakilinya. Para anggotanya sebagian besar justru merefleksikan diri sebagai kaum elite yang memiliki hak istimewa. Mereka tidak berperilaku sebagai rakyat, tetapi kelompok minoritas yang memanipulasi rakyat. 

Karena itu jelas adagium tersebut sudah kehilangan jati diri, tidak mampu menggaungkan suara rakyat. Bahkan sebaliknya, yang diperjuangkan oleh parlemen adalah kesejahteraan anggotanya tanpa memedulikan keadaan yang dialami rakyat. Suara rakyat suara Tuhan, tapi bukan DPR.

Kita bisa melihat, betapa mudahnya anggota-anggota DPR lebih cepat berbicara daripada berpikir. Karena egoisme sudah mendarah daging, yang tercetus adalah kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, bukan kepentingan rakyat. Tidak ada rakyat dalam pikiran mereka. 

Mereka yang duduk di parlemen, lebih peduli pada popularitas, melakukan pencitraan dengan segala cara. Di sisi lain, mereka mengabaikan pentingnya literasi  di bidang politik dan ekonomi sebagai modal dasar untuk modal dasar membuat kebijakan publik. 

Siapa pemilik kedaulatan?

Harus ditegaskan kembali bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.   Konstitusi hanya "meminjamkan"  sebagian kewenangan kepada DPR sebagai lembaga legislatif.  Kewenangan yang dijalankan atas nama kepentingan rakyat. 

Hal itu berarti parlemen bukan pemilik kedaulatan rakyat. Mereka hanya sekadar perantara yang mengartikulasikan  kepentingan rakyat dalam keputusan negara. 

Maka, setiap ucapan, usulan,  hingga sikap anggota-anggota DPR  seharusnya tidak didasarkan ego pribadi atau kepentingan partai. Idealnya,  dari kenyataan yang terjadi dan dialami oleh masyarakat. Kebutuhan rakyat akan bahan pangan, pendidikan sampai dengan tempat tinggal, harus diperjuangkan. 

Oleh sebab itu, tidak pantas jika anggota DPR berbicara asal-asalan. Ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat literasi mereka. Selayaknya berusaha dulu untuk menelaah masalah yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Paham terhadap persoalan dan mencari solusinya sebelum berbicara di depan umum. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun