Mohon tunggu...
Elvi Anita Afandi
Elvi Anita Afandi Mohon Tunggu... Lainnya - FAIRNESS LOVER

"... Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan." QS. Al Baqarah: 148

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Dua Puluh Bentuk Pelanggaran Netralitas Aparatur Negara, Apa Saja?

3 Februari 2024   17:54 Diperbarui: 3 Februari 2024   17:56 123
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
tribratanews lampung - Polri

Keputusan Bersama

Orang sering berkata aparatur negara harus netral dalam konteks perpolitikan. Siapa aparatur negara itu? Mereka adalah Aparatur Sipil Negara atau ASN -- terdiri Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  atau PPPK- TNI, POLRI, Lurah dan perangkat desa. Pelanggaran terhadap netralitas bagi aparatur negara dapat dikenakan sanksi hukum. 

Netralitas bagi TNI-POLRI diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 pasal 39 dan UU No. 28 tahun 2008 ayat 1 dan 2 yang menyatakan tidak boleh berpolitik praktis. Bagi perangkat aparatur desa terdapat dalam pasal 280, 282, dan 490 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada pasal 2 (f), 9 ayat 2, dan 24 ayat 1 juga mengatur  hal terkait netralitas bagi ASN terutama yang berhubungan dengan partai politik.  

Secara lebih rinci, bentuk-bentuk perilaku pelanggaran netralitas dijabarkan dalam  Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Bagi ASN, terdapat dua puluh bentuk pelanggaran netralitas sebagaimana dalam Keputusan Bersama tersebut, terbagi menjadi dua: tujuh Pelanggaran Kode Etik dan tiga belas Pelanggaran Disiplin. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat di telaah dalam Lampiran II  Matriks Keputusan Bersama tersebut. Bentuk pelanggaran itu mencakup:


Bawaslu Gianyar
Bawaslu Gianyar
Pelanggaran Kode Etik

1.    Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan

2.    Sosialisasi/ kampanye media sosial/ online bakal Calon (Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota)

3.   Menghadiri deklarasi/ kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif;

4.   Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/ akun pemenangan bakal calon   (Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota)

5.   Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:

a. Bakal calon Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota

b. Tim sukses dengan menunjukkan / memperagakan/ symbol keberpihakan/ memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/ bakal calon Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota;

c. Alat peraga terkait partai politik/ bakal calon (Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota

6. Ikut dalam kegiatan kampanye/ sosialisasi/ pengenalan bakal calon Presiden/DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota/ partai politik;

7. Mengikuti deklarasi/ Kampanye bagi suami isteri calon (Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota)

Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)

Bawaslu Gianyar
Bawaslu Gianyar
Pelanggaran disiplin

1. Memasang spanduk/ baliho/ alat peraga lainnya terkait calon peserta pemiliu dan pemilihan;

2. Sosialisasi/ kampanye Media Sosial/ Online Calon  (Presiden/ DPR/ DPD/  DPRD/ Gubernur/  Wakil Gubernur/ Bupati/  Wakil Bupati/ Walikota/  Wakil Walikota)

3. Melakukan pendekatan kepada:

a. Partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/  Bupati/  Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota);

b. Masyarakat (bagi independent sebagai Bakal calon (DPD/ Gubernur/  Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/  Wakil Walikota)

Dengan tidak dalam status cuti.

4. Menghadiri deklarasi/ kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/ dukungan keberpihakan

5. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

6. Membuat posting, komen, share, like, bergabung/ follow dalam grup/ akun pemenangan/ calon  (Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/  Wakil Bupati/ Walikota/  Wakil Walikota)

7. Memposting pada media sosial/ media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:

a. Calon Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota;

b. Tim sukses dengan menunjukkan/ memperagakan simbol keberpihakan/ memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/ calon (Presiden/ DPR/ DPD/  DPRD/ Gubernur/  Wakil Gubernur/  Bupati/ Wakil Bupati/  Walikota/  Wakil Walikota)

c. Alat peraga terkait partai politik/calon ( Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/  Wakil Bupati/ Walikota/ Wakil Walikota)

Dengan tujuan untuk memberikan  dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD.

8.  Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota serta calon anggota DPR/ DPD/ DPRD yang menjadi peserta  pemilu atau pemilihan sebelum, selama,  dan sesudah masa kampanya meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.

9. Menjadi Tim Ahli/ Tim Pemenangan/ konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon tau bakal pasangan calon  Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD yang menjadi peserta  pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan

10. Menjadi Tim Ahli/ Tim Pemenangan/ konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik  atau calon atau pasangan calon Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/ Wakil Walikota serta calon anggota DPR/DPD/DPRD bagi peserta dan peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta

11. Memberi dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/ anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP  atau surat keterangan penduduk

12. Membuat keputusan/ Tindakan yang tidak menguntungkan/ merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon  Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/ Wakil Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Walikota/  Wakil Walikota serta calon anggota DPR/ DPD/ DPRD pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye

13. Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks Bentuk Pelanggaran yang diuraikan di atas.

Bawaslu
Bawaslu

Semua ketentuan di atas bisa dilihat kejelasan bentuk pelanggarannya. Hanya saja pada nomor 13 Matriks sebagaimana Lampiran II Keputusan Bersama tersebut, pada jenis Pelanggaran Disilpin, yaitu "Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam Matriks Bentuk Pelanggran yang diuraikan di atas." berpotensi dipahami "ngaret" atau bisa diintepretasikan tidak tunggal,  sesuai persepsi atau kepentingan pihak tertentu. Diharapkan Satuan Tugas  atau Satgas yang menangani ini untuk mengedepankan sikap adil, netral dan objektif.

Uraian bentuk-bentuk sikap pelanggaran tersebut dapat dijadikan pedoman bukan saja oleh ASN, tetapi semua pihak  yang berkempentingan  dengan dugaan pelanggaran netralitas.

Wallahu a'lam

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun