Anies, RK dan Ganjar dalam Pusaran Langkah Catur Cantik Jokowi

PEMILIHAN presiden dan wakil presiden (pilpres) 2024 selalu menarik dibicarakan, lantaran menyangkut hajat kepentingan masyarakat umum dan para pegiat politik tanah air. Apalagi, pada ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut diprediksi bakal berlangsung alot, mengingat nama Jokowi dipastikan tidak akan lagi mencalonkan diri. 

Dengan begitu, para kandidat yang akan bertarung adalah nama-nama baru, kecuali Prabowo Subianto. Bila yang bersangkutan tetap memaksakan diri maju pilpres untuk keempat kalinya. 

Sejauh ini ada begitu banyak nama yang dinilai potensial menunggu tongkat estafet kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebut saja, Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Puan Maharani, AHY dan masih ada kandidat-kandidat lain. Diantaranya mantan Panglima TNI, Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo. 

Dari sekian nama yang saya sebut, ada tiga nama yang cukup menarik perhatian publik. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

Sejauh ini, ketiga nama tersebut di atas merupakan kandidat yang dinilai layak dan pantas maju pilpres. Ukurannya perolehan angka elektabilitas yang hampir tak pernah terlempar dari papan atas klasemen hasil jajak pendapat beberapa lembaga survei tanah air. 

Wajar, mengingat Anies, RK dan Ganjar menjabat sebagai kepala daerah di provinsi yang penduduknya mayoritas dibanding provinsi lainnya. Selain itu, teritorial tempat ketiganya berkuasa begitu dekat dengan kekuasaan dan kerap menjadi incaran para pewarta. 

Hal tadi bersifat non teknis. Untuk masalah teknis, ketiganya juga cukup bisa menjalankan roda pemerintahan di daerahnya cukup baik. Maksudnya tidak ada hal-hal luar biasa yang membuat namanya terperosok jauh ke dasar jurang kebencian publik. 

Pertanyaannya, sanggupkah Anies, RK dan Ganjar mempertahankan eksistensi hingga tahun 2024, dimana pilpres dilangsungkan? Pasalnya, masa jabatan mereka bertiga bakal habis sebelum pilpres dihelat. Anies Baswedan habis pada tahun 2022. Sedangkan RK dan Ganjar habis satu tahun kemudian. 

Bagi Ganjar, mungkin tidak bermasalah, mengingat dia telah dua periode menjabat dan tidak bisa mencalonkan diri kembali. Sedangkan bagi Anies dan RK akan menjadi masalah besar, jika Pilkada dilangsungkan pada tahun 2024. Lain cerita bila pilkada masih bisa dilaksanakan sesuai masa jabatan keduanya habis. Mereka berdua masih bisa berjuang mempertahankan singgasana kekuasaannya. 

Namun, masalahnya draf revisi undang-undang pemilu yang tengah dibahas para anggota DPR RI di parlemen Senayan untuk mengembalikan pilkada dilangsungkan pada tahun 2022 dan 2023 kemungkinan mentok. Pasalnya, ada beberapa fraksi yang justeru menginginkan pilkada tetap digelar pada tahun 2024, sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016. Fraksi dimaksud adalah PDI-P, PKB, PAN dan PPP. 

Posisi fraksi pro UU nomor 10 tahun 2016 ini diperkuat dengan keinginan Presiden Jokowi. Orang nomor satu di Republik Indonesia ini memiliki pandangan serupa, agar pilkada tetap digelar pada tahun 2024. Dan, menolak pilkada digelar pada tahun 2022 atau 2023.