Balada Anies Baswedan di Tengah Pandemi Covid-19

JIKA ada survei tentang siapa kepala daerah yang menjadi media darling selama mewabahnya pandemi virus coroma atau COVID-19 di tanah air. Kira-kira siapa yang akan muncul pada rating paling atas?

Tidak ada maksud untuk mendahului jawaban survei, rasanya nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan layak dikedepankan. Pasalnya, hampir setiap hari mantan Pendidikan dan Kebudayaan ini menghiasi media massa nasional, baik cetak maupun online.

Bagaimana setuju?

Pastinya itu dikembalikan pada diri kita masing-masing. Namun, memang tak dipungkiri semenjak wabah virus corona menyebar di tanah air, Anies adalah kepala daerah yang paling banyak menjadi sorotan. 

Tidak hanya oleh media, tetapi oleh sejumlah kalangan masyarakat, baik pro atau kontra. Bahkan, dari pihak pemerintah pusat.

Anies sempat mendapatkan panggung politiknya setelah sebelumnya sempat tenggelam gara-gara kebijakannya tentang penanganan banjir Jakarta menuai cibiran dan kritikan pedas oleh hampir seluruh elemen masyarakat.

Tapi, siapa sangka nama Anies Baswedan tiba-tiba kembali meroket dan mendapat puja-puji. Hal ini tak lepas dari kebijakannya tentang penanganan virus corona dianggap lebih pro rakyat dibanding pemerintah pusat yang justru sebaliknya dianggap lamban dan menutup diri.

Lalu, apa yang dilakukan Anies sampai mendapat pujian dan sanjungan dan apresiaai dari pihak-pihak yang sebenarnya pendukung Presisen Joko Widodo (Jokowi) sebagai refresentasi pemerintah pusat?

Pada awal-awal ditemukannya kasus di tanah air, Anies langsung melakukan langkah-langkah antisipasi dengan cara membuka akses informasi publik tentang segala hal yang berhubungan dengan virus corona.

Dia menerbitkan situs Corona.jakarta.go.id. Situs ini bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi, baik itu jumlah kasus, sebaran wilayah kasus, hingga dan data-data lainnya.

Hal ini justru bersebrangan dengan kebijakan pemerintah yang kala itu justru enggan memberikan informasi seluas-luasnya tentang virus corona. Bahkan, pemerintah pusat lebih cenderung memilih operasi senyap dengan menggandeng Badan Intelejen Negara (BIN).