PANDEMI virus covid-19 atau lebih dikenal dengan sebutan virus corona benar-benar telah memporak porandakan hampir seluruh sendi kehidupan di dunia, khususnya bagi negara-negara yang terdampak.
Tidak saja keselamatan dan kesehatan jasmani tiap penduduknya, virus asal Wuhan, Provinsi Hubei, China ini juga telah mampu melumpuhkan segala aktifitas lainnya. Seperti, sosial, ekonomi, budaya, olahraga juga politik.
Ya, betapa tidak melumpuhkan atau memporak porandakan sendi-sendi kehidupan. Penyebaran virus ini begitu cepat dan masif hingga mampu menelan puluhan ribu korban jiwa yang tersebar di berbagai negara, termasuk diantaranya adalah Indonesia.
Ya, data terbaru yang dirilis pemerintah melalui Juru Bicara khusus penanganan virus corona, Achmad Yurianto, jumlah kasus positif terinfeksi pandemi virus covid-19 per hari ini, Sabtu (21/3/20) sebanyak 450 kasus dengan diantaranya 38 dinyatakan meninggal dunia dan 20 pasien lainnya telah sembuh.
Lalu apa kaitannya dengan judul tulisan di atas?
Semenjak merebaknya virus corona di tanah air, seperti penulis ungkap telah mampu memporak porandakan sendi kehidupan termasuk di dalamnya adalah politik.
Nah, bicara politik, kebetulan pada tahun 2020 ini atau tepatnya bulan September mendatang akan dilaksanakan kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
Namun, karena saat ini Indonesia tengah dilanda bencana nasional non alam yang diakibatkan penyebaran virus corona, terjadi perdebatan antara sejumlah pelaku politik dengan pemerintah, terkait waktu penyelanggaraan Pilkada.
Salah seorang yang buka suara adalah Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Pria yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ditunda. Sebab, Indonesia tengah menghadapi penyebaran virus corona (covid-19) yang membuat situasi tidak memungkinkan untuk menggelar pesta demokrasi itu.
"Tahun ini adalah tahun yang berat buat Indonesia dan dunia, karena kita sedang berjuang menghadapi bencana non alam, pandemi Covid-19. Saya mengusulkan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga wabah ini reda," kata Mardani dalam keterangannya, Jumat (20/3). Seperti dikutip CNNIndonesia.
Masih dilansir CNNIndonesia, Mardani juga menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 akan membuka ruang pertemuan masyarakat dalam skala besar. Padahal, lanjutnya, kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa harus dihindari dalam upaya penanggulangan penyebaran virus corona.
"Pelaksanaan Pilkada pasti memerlukan sosialisasi dan kampanye politik, akan banyak memerlukan pertemuan dengan banyak orang, pastinya. Kita harus mencegah hal ini terjadi apalagi nanti di bilik TPS juga akan berkumpul orang untuk melakukan pencoblosan langsung," kata Mardani.
Kendati begitu sejauh ini pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan tidak akan ada perubahan jadwal Pilkada serentak.
Meski demikian masih kata Mahfud, Â akan ada perubahan pola kerja yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sejumlah lembaga terkait Pemilu.
"Hanya pola kerja diubah. Kelihatannya hanya mengubah pola tidak mengubah jadwal," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan melalui pesan suara, Kamis (19/3). (CNNIndonesia).
Terlepas dari kepentingan politik, penulis berharap bencana nasional non alam yang di akibatkan pandemi virus corona bisa secepatnya mereda dan diatasi dengan baik sehingga virus mematikan ini "angkat kaki" dari tanah air.
Namun maaf bukan bermaksud berharap apalagi mendoakan, seandainya Pilkada serentak ini ditunda akibat penyebaran virus corona masih belum bisa tertangani. Penulis melihatnya ada dua aspek yang saling berlawanan. Yaitu, aspek atau pihak yang merasa diuntungkan dan sebaliknya dirugikan.
Lalu siapa saja pihak yang akan merasa diuntungkan seandainya Pilkada serentak ditunda?
Tentu saja yang akan diuntungkan adalah partai politik atau kandidat-kandidat yang merasa persiapannya belum maksimal, dilihat dari sudut pandang popularitas, elektabilitas dan boleh jadi kekuatan finansial.
Jadi, dengan ditundanya Pilkada akan membuka kesempatan bagi pihak-pihak ini untuk bisa mendongkrak posisi dirinya agar lebih mendapatkan simpati massa.
Pasalnya penundaan tersebut secara otomatis menambah waktu lebih banyak buat mereka bergerak lebih maksimal. Dengan harapan mencapai target yang diinginkan.
Sedangkan yang akan dirugikan, tentu saja partai politik atau kandidat yang sudah merasa persiapannya matang atau bisa dikatakan siap bertarung. Karena merasa dirinya secara popularitas, elektabilitas dan pinansial di atas angin.
Meski begitu, penulis pun melihat, yang akan dirugikan dari sisi finansial adalah seluruh kandidat yang akan bertarung.
Kenapa?
Ya, dengan ada tambahan waktu, secara otomatis akan lebih membuka dan menambah ruang gerak dalam pelaksanaan konsolidasi para kandidat turun ke masyarakat. Sudah barang tentu hal ini bukanlah gratisanl alias membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Itulah sedikit ulasan sederhana dari penulis, jika Pilkada serentak 2020 harus ditunda gara-gara mewabahnya virus corona.
Tapi sekali lagi, penulis tetap sangat berharap segala sesuatunya sesuai jadwal dan rencana. Tidak hanya Pilkada, melainkan sektor-sektor lainnya dan badai (wabah virus corona) cepat berlalu. Semoga!
Salam
