Marahnya Jokowi dan Kebijakan Extraordinary

Masih hangat jadi pembicaraan saat Presiden Jokowi dalam forum resmi sidang paripurna kabinet meluapkan kemarahan pada para pembantunya (menteri) atas rendahnya sense of crisis dalam penanganan Covid-19. Presiden menyinggung para menterinya seolah hanya biasa-saja disaat negara sedang menghadapi ancaman krisis. 

Isu liar pun bergulir menanggapi kemarahan Presiden, mulai dari anggapan sandiwara politik, pencitraan politik, cari panggung, show of force dan segudang istilah yang memojokkan Preside Jokowin. Semua pihak memang sah-sah saja memberikan pandangannya.

Tidak ada Visi dan Misi Menteri, tetai Visi dan Misi Presiden

Apabila digali secara mendalam, dalam rangka penanganan Covid-19 saat ini, semua mata memang tertuju pada Presiden Jokowi selaku pemegang penuh kekuasaan Negara ini. Kenapa demikian? 

Menengok awal pembentukan Kabinet Indonesia Maju, berulangkali Presiden Jokowi menegaskan bahwa semua kementerian harus bersinergi secara tegak lurus dengan tidak membuat visi dan misi kementeriannya sendiri-sendiri. Presiden dengan tegas menyatakan bahwa yang ada hanya visi dan misi Presiden. Hal itu membawa konsekuensi bahwa baik tidaknya kinerja para menteri tidak lepas dari detail kebijakan yang dilakukan Presiden.

Penurunan Tren Kepuasan Publik dan Perekonomian

Pandemi Covid-19 memang berdampak pada semua aspek kehidupan di negeri ini khususnya perekonomian dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil survey yang dirilis Indikator Politik Indonesia tanggal 07 Juni 2020 bahwa kepuasan publik dengan langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran corona tercatat 47,6% responden cukup puas dan sebesar 8,8% sangat puas (total 56,4%). Dibandingkan data survey tiga bulan sebelumnya, angka tersebut mengalami penurunan signifikan dimana 60,7% responden cukup puas dan sebesar 10,1% sangat puas (total 70,8%).

Tak berhenti di situ, survey Indikator juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional secara umum buruk (57.6%) dan sangat buruk (23.4%). Persepsi masyarakat atas kondisi ekonomi nasional itu merupakan yang terburuk semenjak 2004. 

Hasil tersebut secara tidak langsung menunjukkan kinerja pemerintah yang kurang optimal, yang berarti pula mencerminkan gambaran kinerja para menteri sebagai pembantu presiden yang kurang optimal pula. Mengacu pada angka survey tersebut, bisa jadi kemarahan Presiden Jokowi wajar kiranya. Disaat bersamaan, kepuasan masyarakat terhadap kebijakan para kepala daerah justru meningkat karena langkah konkrit dalam penanganan Covid-19.

Progres Penanganan Covid-19

Kemarahan Presiden Jokowi juga perlu dilihat dari data update report persebaran Covid-19 dan progress keberhasilan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang memang melibatkan berbagai pihak dari pusat hingga daerah, khususnya sinergi berbagai kementerian sebagai leading sectornya.