"Kekurangan kita untuk guru masih Dua Ribu lebih, tapi saat ini masih terbantu untuk mengatasi kekurangan guru di Bondowoso," tegasnya.
Dikatakannya, jumlah kekurangan dua ribu guru tersebut merupakan jumlah total dari seluruh lembaga pendidikan yang ada di kabupaten bondowoso.
Selain itu, pihaknya akan mengajukan kembali kebutuhan guru setelah ada anggaran yang mungkin disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru, sehingga dengan begitu Problema kekurangan tenaga pendidik di Bondowoso bisa berkurang bahkan tercukupi sampai tuntas.
"Kita akan ajukan PPPK lagi mudah - mudahan ada anggaran dari pemerintah pusat," bebernya.
Sugiono masih belum mengetahui pasti tentang kebijakan - kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat, untuk itu, Sugiono memastikan jika tanpa kehadiran Honorer pendidikan tidak akan berjalan.
"Saya masih belum tahu pasti tentang kebijakan penghapusan Tenaga honorer itu, yang jelas tanpa Honorer tidak akan berjalan," imbuhnya.
Sementara, melihat perbedaan pendapat soal kuota jumlah guru, Ahmad Dhafir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso meminta, agar Inspektorat turun langsung melakukan kroscek data jumlah guru ke sekolah-sekolah negeri.
Ahmad Dhafir ingin inspektorat memastikan jumlah guru yang ada, baik guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru honorer.
"Karena saat ini telah terjadi perbedaan pendapat soal jumlah guru antara Kepala Pengembangan, Sumberdaya Manusia (BKPSDM) dan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) di Kabupaten Bondowoso," kata Ahmad Dhafir pada media, Senin (27/6/2022).
Orang nomor Satu di DPRD itu mengungkapkan, bahwa selama ini Kepala BKPSDM mengatakan di Bondowoso terjadi kelebihan guru, sedangkan Kepala Dispendik justru menyebut kekurangan guru.
Dia menduga guru yang dianggap lebih oleh Kepala BKPSDM Bondowoso, karena data guru honorer ikut didata dan disatukan jumlahnya dengan guru PNS.
