Di tengah tuntutan kebijakan dan penanganan yang baik, pemerintah tak henti-hentinya saling bertikai dengan kepala daerah akibat perbedaan pandangan dalam pengambilan keputusan. Ini tentu menjadi cerita tersendiri dibalik penanganan wabah Covid-19 ini.
Rakyat yang akalnya hidup, tentu akan melihat ini sebagai sebuah pembelajaran yang sangat berharga untuk masa depan, terutama untuk kebaikan demokrasi Indonesia.
Bukan ribut-ributnya, ataupun adu-adu cerdas para elite negara dalam menyikapi penanganan Covid-19 ini. Hal yang sebenarnya menjadi pelajaran berharga adalah ternyata demokrasi Indonesia belum tumbuh sempurna di bangsa ini.
Di sosial media ramai ungkapan ketidakpuasan terhadap beberapa kepala daerah dalam menangani wabah ini. Tidak perlu menyebut pemerintah pusat karena memang sudah pasti menjadi pusat ketidakpuasan masyarakat.
Ketidakpuasan ini terasa ganjil karena mereka justru menjadi bagian dari terpilihnya seseorang tersebut menjadi kepala daerah. Ini tentu merupakan waktu yang sangat tepat untuk masyarakat kembali bercermin, tentang apa yang salah dari keterlibatan mereka dalam berdemokrasi.
Demokrasi yang baik menuntut partisipasi publik yang tinggi. Partisipasi paling minimal adalah saat masa pemilu. Pada masa ini, masyarakat akan dihadapkan pada calon pemimpin politiknya. Nah disinilah masalahnya timbul.
Banyak masyarakat Indonesia belum melek politik dan demokrasi. Popularitas masih menjadi landasan utama masyarakat Indonesia memilih calon pemimpin politiknya. Hasilnya? Tak banyak kemajuan berarti yang dibuat daerah tersebut.
Selain daripada itu, popularitasnya pun tak sejalan kapabilitas dalam menjalankan roda kepemimpinan di daerah tersebut. Hal ini pun terjadi dalam penanganan wabah Covid-19. Banyak pemerintah gagap dalam menghadapi wabah ini. Tergesa-gesa, kebijakan tak tepat sasaran, hingga blunder-blunder lainnya mewarnai proses penanganan wabah ini.
Memang di satu sisi banyak pemerintah gregetan dengan lambannya pemerintah pusat, namun dibalik itu, keputusan tergesa-gesa yang diambil justru menjadi salah dan berbahaya.
Ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi masyarkat Indonesia dalam menjalankan demokrasi bangsa ini. Kualitas harus menjadi pertimbangan penting diatas segalanya karena corona virus ini tak mempan hanya dengan mengandalkan popularitas kepala daerahnya saja.
Terlebih, dalam 3 tahun kedepan ini, kita akan menghadapi pilkada serentak dibeberapa daerah, momentum wabah covid-19 ini bisa menjadi refleksi demokrasi bersama agar mampu melahirkan kepala daerah yang akuntabel dan berintegritas dalam menjalankan roda pemerintahan daerah sehingga setiap daerah mampu tumbuh menjadi daerah yang berkeadilan dan berkesejahteraan.
