Mohon tunggu...
Efrain Limbong
Efrain Limbong Mohon Tunggu... Jurnalis - Mengukir Eksistensi

Menulis Untuk Peradaban

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Menatap Kemajuan Daerah Pasca Pemilu

10 Februari 2024   11:31 Diperbarui: 28 Februari 2024   20:08 331
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Keberadaan sarana dan infrastruktur dibutuhkan untuk meretas kesenjangan  di daerah. (Dokumentasi Pribadi)

Potret keberadaan daerah di Indonesia berpusar pada dua hal, yakni kesenjangan (disparitas) dan kemiskinan. Inilah tantangan yang perlu diretas, dalam menatap kemajuan daerah ke depan.

Terkait kesenjangan, sudah bukan rahasia lagi. Ketimpangan sarana dan infrastruktur sangat terlihat. Jika berkunjung ke sejumlah pelosok daerah di Indonesia, maka akan menemukan realitas tersebut.

Aksesibilitas dan konektivitas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi. Terutama bagi daerah di wilayah Indonesia Timur. Dalam satu Propinsi saja masih ada konektivitas yang belum terhubung, karena belum terbukanya aksesibilitas transportasi kendaraan roda empat.

Sebagai contoh di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Konektivitas antara Kecamatan Lore Barat kabupaten Poso dan Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi belum terhubung.

Hingga 78 tahun Indonesia merdeka, akses jalan roda empat di wilayah tersebut belum terbuka. Padahal jika aksesibilitas di daerah tersebut terkoneksi, akan memperpendek mobilisasi transportasi warga dan logistik dari lembah Lore Poso ke Kota Palu.

Demikian pula dengan kemiskinan. Ini adalah realitas yang tidak bisa dielakkan. Dimana kesenjangan menjadi salah satu aspek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan sudah merilis 10 provinsi termiskin di Indonesia pada tahun 2023. Tujuannya bukan untuk mendeskritkan daerah (provinsi) tertentu, namun sebagai gambaran bahwa tingginya kemiskinan di sebuah daerah adalah keniscayaan.

Sepuluh provinsi termiskin tersebut meliputi Papua, persentase penduduk miskin 26,03 persen. Menyusul Papua Barat (20,49 persen),Nusa Tenggara Timur (19,96 persen), Maluku (16,42 persen), Gorontalo (15,15 persen), Aceh (14,45 persen), Bengkulu (14,04 persen), Nusa Tenggara Barat (13,85 persen), Sulawesi Tengah (12,41 persen) dan Sumatera Selatan (11,78 persen).

Dari sepuluh provinsi termiskin tersebut, tujuh provinsi berda di wilayah Indonesia Timur. Ini menjadi gambaran, bahwa kemiskinan di wilayah ini cukup tinggi. Maka menjadi tantangan, bagaimana kemiskinan di wilayah ini bisa diretas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun