Mohon tunggu...
Edy Supriatna Syafei
Edy Supriatna Syafei Mohon Tunggu... Jurnalis - Penulis

Tukang Tulis

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Artikel Utama

Seriuskah Pemerintah Tangani Umat Khonghucu?

21 Maret 2018   22:53 Diperbarui: 22 Maret 2018   12:04 1707
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sekjen Kemenag, Nur Syam. Foto | Kemenag

Jangan cepat-cepat menjawab pertanyaan judul di atas. Penulis khawatir jika dijawab terlalu terburu-buru, jawaban yang diberikan terasa kurang pas. Maklum di tahun Pilkada 2018 dan menjelang Pilpres 2019, berbagai hal bisa saja "digoreng" untuk dimanfaatkan sebagai komoditas politik.

Apa lagi hal ini menyangkut isu agama, menyangkut golongan minoritas, etnis Tionghoa.

Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakhiri jabatannya yang kedua, permintaan umat Khonghucu agar mereka memiliki Dirjen Bimas Khonghucu seperti juga lima agama lainnya (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha). Tetapi permintaan tersebut tidak kunjung terealisasi. Barulah pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat diwujudkan dalam wadah Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Setjen Kemenag.

H M Mudhofier diangkat sebagai Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu, Setjen Kementerian Agama (Kemenag).

Lantas, apa yang dikerjakan setelah terbentuknya institusi baru di bawah Sekjen Kemenag itu?

Sungguh, penulis beruntung dapat ikut hadir para rapat konsultasi dan koordinasi pembinaan dan pelayanan agama Khonghucu 2018 di salah satu hotel Jakarta. Dari beberapa peserta yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, penulis menyerap sejumlah tantangan yang dihadapi umat ini.

Rapat itu sendiri dibuka oleh Sekjen Kemenag Nur Syam. Beberapa pembicara hadir sehingga suasana rapat berlangsung serius. Terlebih lagi pembicaraan menyangkut tentang pelayanan bagi umat, termasuk pemikiran umat Khonghucu dalam menghadapi tahun Pilkada dalam waktu dekat ini.

Tantangan itu di antaranya yang paling aktual bagi umat ini adalah berupa bimbingan kepada umat, pendidikan bagi umat Khonghucu. Jika umat-umat agama lain di Tanah Air sudah selesai membicarkaan tentang akses pendidikan, tapi justru umat Khonghucu baru memulainya. Ini bisa dipahami karena perjalanan sejarah dari agama itu sendiri dengan dilatarbelakangi kurang pedulinya penguasa dari masa ke masa.

Kebijakan pemerintah masa lalu, seperti pada era Presiden Soeharto, misalnya, budaya masyarakat Tionghoa dengan Khonghucunya mengalami tekanan demikian berat. Dilarang menunjukan memainkan liong dan barongsai di tempat umum adalah salah satu bentuk pelanggaran kemerdekaan seseorang.

Jauh sebelum itu, Khonghucu kehadirannya terasa sudah dipinggirkan. Namun tatkala menyangkut ekonomi, penguasa merapat erat dengan kelompok pemeluk agama Khonghucu. Jadi, untuk urusan agama tidak dapat perlakuan sebagaimana mestinya tetapi justru ketika menghadapi pengusaha etnis Tionghoa berhasil, banyak pihak merapat kepadanya.

Pemeluk agama Khonghucu diperkirakan kini mencapai 4 juta jiwa. Data itu perlu dicek, diverifikasi ketepatannya. Untuk ini kementerian itu perlu bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini menjadi penting agar pemerintah dapat memberikan pelayanan optimal terhadap umat Khonghucu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun