Bimo Wijayanto dan Letjen Djaka, Pilar Baru Reformasi Keuangan Negara

Dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pemerintah melakukan perombakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Presiden menunjuk langsung Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Keputusan ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki sistem perpajakan dan tata kelola keuangan negara untuk meningkatkan akuntabilitas, integritas, khususnya dari sisi penerimaan negara guna mencapai keberhasilan program-program nasional.

Penunjukan Bimo Wijayanto, seorang tokoh muda yang dikenal visioner dan berpengalaman dalam perumusan kebijakan strategis nasional, diharapkan membawa angin segar dalam reformasi perpajakan. Dengan latar belakang kepemimpinan dan pemikiran yang progresif, Bimo dinilai mampu menjawab tantangan optimalisasi penerimaan pajak sekaligus memperkuat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional.

Dunia pajak untuk seorang Bimo Wijayanto bukanlah hal yang baru, dengan banyaknya pengalaman yang berkecimpung dalam perpajakan, menjadikan alasan yang kuat Presiden Prabowo menunjuknya. Ia adalah sosok yang aktif memberi masukan strategis untuk kepala staf presiden terkait reformasi pajak. Lulusan dari University of Queensland ini terlibat juga dalam pengkajian dan penyusunan kebijakan penting, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), dan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 yang kemudian menjadi UU Nomor 9 Tahun 2017, tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Tak berhenti disitu, Bimo juga berperan sebagai analis dan penyusun bahan dalam forum-forum perpajakan internasional, seperti Study Group on Asian Tax Administration Reform (SGATAR), dan Association on Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC).

Sementara itu, bukan tanpa alasan Kepala Negara menghadirkan Letjen Djaka Budi Utama untuk posisi Dirjen Bea dan Cukai, ia dikenal disiplin dan loyal terhadap tugas negara terutama pengawasan serta pengamanan negara. Kiprahnya di sektor pertahanan memperkuat ia untuk menghadapi tantangan penerimaan negara dan membangun sistem kepabeanan yang lebih sigap.

Bea dan Cukai tidak jauh dari hal penyelundupan, latar belakang Letjen Djaka sangat mumpuni untuk mengatasi masalah semacam ini. Beliau pernah menjabat sebagai Paban di Staf Intelijen TNI AD dan Mabes TNI yang dilibatkan dalam pengelolaan intelijen strategis nasional. Kemudian keahliannya itu, mendukung ia menjadi Asisten Intelijen Panglima TNI, jabatan ini sangat penting untuk perencanaan dan koordinasi intelijen lintas matra (TNI AD, AL, AU).

Bukan hanya itu, Djaka Budi juga pernah Bertugas mengawasi dan mengaudit pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional (Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan). Dan tugas terakhir beliau sebelum menjadi Dirjen Bea dan Cukai adalah Mendampingi Kepala BIN dalam operasional intelijen negara (Sekretaris Utama BIN).

Kedua penunjukan ini membawa angin segar dalam reformasi sektor fiskal Indonesia. Dengan menggabungkan keahlian sipil yang tajam dan kepemimpinan militer yang tegas, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa pemerintahan ke depan akan berfokus pada efisiensi, integritas, dan keberanian dalam membenahi sektor-sektor strategis demi memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Lagi-lagi Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya dengan menunjuk dua tokoh ini. Keduanya mempunyai latar belakang yang berbeda, sinergi antara dua sosok ini diharapkan membawa angin segar dalam reformasi sektor fiskal Indonesia.