DPR dan Pekerjaannya yang Masih Menggantung

Banyak pertanyaan mengenai kiprah DPR bagi rakyatnya. Selama ini bagaimana kontribusi DPR terhadap rakyat atau masyarakat? Kalau DPR mempunyai kontribusi besar terhadap masyarakat mengapa mereka di demo, mengapa dipertanyakan keputusan- keputusannya hingga membuat rakyat marah dan merasa tidak terwakili.

Dewan Perwakilan Rakyat terkesan berjarak ketika sudah menjabat dan sibuk di Senayan, mereka lupa ketika sedang mengumpulkan suara, begitu intens blusukan menemui konstituen menjanjikan berbagai kemudahan dan bersumpah akan menjadi pelayan dan penyerap aspirasi masyarakat. 

Setelah beberapa tahun nyatanya DPR seperti melempem tidak berdaya. DPR  terlihat payah kinerjanya dan itu yang membuat mahasiswa, Buruh sampai anak STM (SMK) ikut turun ke jalan memprotes isi RUU KUHP. Banyak rancangan undang- undang yang rancu hingga menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat.

Lalu apakah masyarakat sudah tahu detail isi RUU?

Menurut penulis banyak yang secara emosional menanggapi isi RUU. Banyak yang emosi saat membaca dari media sosial, broadcast dari WA dan berbagai isu -- isu yang simpang - siur.  Masyarakat dihadiahi berbagai persoalan hingga menyebabkan demo, gelombang protes terus berlanjut. 

Pemerintah sendiri tidak bisa gegabah menolak berbagai demo yang secara simultan terus berkelanjutan hingga menyebabkan investor buru- buru mengalihkan investasinya ke luar negeri, membangun pabrik di negara yang lebih aman dan tidak terganggu oleh gelombang demo massal yang menghambat alur bisnisnya.

breaking news perkembangan demo terbaru hari ini (tribunnews.com. Herudin)

Demonstrasi yang bergelombang baik di Jakarta maupun di daerah otomatis menghambat laju perekonomian terutama di perkotaan. Kemacetan tidak dipungkiri membuat aktivitas bisnis terhambat.

Apakah para demonstran sadar dengan maraknya demo menyebabkan perekonomian negara merugi, dan otomatis berpengaruh terhadap masyarakat. Dampak tidak langsungnya adalah harga- harga ditengarai akan naik, sedangkan barang- barang kebutuhan sehari- hari menjadi langka dan cenderung naik semua harga- harga kebutuhan pokok.

DPR , DPRD, DPD adalah representasi rakyat, corong suara rakyat. Mereka mewakili kegalauan rakyat, jika dalam perjalanannya akhirnya DPR hanya perwakilan kepentingan partai, elite kekuasaan, dan lebih sibuk mencari proyek strategis masyarakat harus berbicara pada siapa? 

Pada rumput ilalang, kepada karang atau kepada matahari? Mengapa DPR harus ada?! Pertanyaan itu tidak akan menjawab jawaban selama kontribusi wakil rakyat amat minim bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah adalah pelaksana kebijakan dari amanat rakyat. Melalui DPR aspirasi masyarakat disalurkan dan disampaikan kepada pemerintah.

DPR periode sebelum 1 Oktober ini aneh, membuat UU seperti sistem kebut semalam, hari- hari sebelumnya banyak kursi kosong, entah menemui rakyatnya atau mencari aktivitas lain seperti menjadi pembicara, ajang diskusi, ILC, diundang di beberapa televisi studi banding ke luar negeri, aktif nge - twit, aktif menjadi perantara bagi perusahaan yang ingin membuka usaha. Menjadi komisaris, yang artis masih mengambil job rutin di televisi dan film.