Bila bisa diringkas, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertama ini memiliki fokus pada pemerataan pembangunan dan penguatan produktivitas dalam negeri. Hal itu ditujukan untuk membawa Indonesia yang maju dan berkeadilan.
Dengan upaya 'membangun Indonesia dari pinggiran' yang digaungkan melalui Nawacita, pemerintahan Presiden Jokowi mendorong pembangunan infrastruktur yang beorientasi pada Indonesia-sentris. Cara pandang ini meninggalkan paradigma lama, yakni Jawa-sentris dan trickle-down effect, menjadi pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
Buktinya, hampir 4 tahun ini pemerintahan Presiden Jokowi membangun Jalan Trans-Papua sepanjang 4.330,07 yang seluruhnya akan tersambung pada 2019 nanti. Tak hanya jalan, pemerintah juga membangun bandara, pelabuhan, dan sejumlah sarana pelayanan sosial dasar.
Sementara di NTT, pemerintahan Jokowi telah membangun waduk untuk irigasi, jalan raya, bandara, dan pelabuhan laut. Tak ketinggalan jalan lingkar luas perbatasan dan diikuti dengan pembangunan Pos Lintas Batas Luar Negeri.
Selain itu masih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang dibangun di berbagai daerah, seperti bandara, bendungan, infrastruktur listrik, jalan raya, pelabuhan dan tol laut.
Seluruh pembangunan di atas mendatangkan simpati yang luar biasa dari masyarakat di Luar Jawa. Sebab, selama masa pemerintahan sebelumnya-sebelumnya mereka seperti ditelantarkan, tanpa ada kemajuan pembangunan sama sekali.
Seperti misalnya, masyarakat dan Pemda Papua yang sangat mengapresiasi dan menghargai kinerja nyata Presiden Jokowi terhadap pembangunan di Papua saat ini. Terlebih Presiden Jokowi juga sangat sering berkunjung ke Papua dan wilayah Timur Indonesia yang menandakan perhatian serius beliau untuk memastikan pembangunan di sana.
Kemudian, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pemerintah juga berani mengambil resiko dengan menghadirkan program 'BBM Satu Harga'. Dengan program ini seluruh rakyat Indonesia bisa memiliki akses terhadap sumber energi minyak dengan harga sama.
Pada tahun 2018 ini ditargetkan ada pendirian 73 titik penyalur BBM Satu Harga. Sebelumnya, pada tahun lalu telah dibangun 57 titik penyalur. Dan, sejak tahun 2016 lalu Pertamina sudah mengoperasikan 38 penyalur BBM Satu Harga.
Pemerintah sendiri menargetkan adanya lembaga penyalur BBM Satu Harga di 159 lokasi yang terletak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) pada 2019 nanti.
Selain soal infrastruktur di atas, pemerintahan Jokowi juga sangat memperhatikan aspek produktivitas masyarakat dengan mendorong pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Sepanjang 4 tahun ini, angka pengangguran dan kemiskinan memiliki tren terus menurun.
