Kebiasaan saya mengamati Pilkada Sumut dengan meneropong pemberitaannya dari jendela google. Saya masukan keywords 'Pilkada Sumut 2018,' pada Selasa (12/6) pukul 22.14 WIB. Sedetik kemudian muncul hasil pencariannya. Tiga berita terupdate ada di baris teratas (lihat foto ilustrasi), yaitu: 1. Cagub Edy Janji Perbaiki Makam Sultan Serdang I yang Tak Terawat, (detik.com); 2. Terkait Polemik E-KTP, Djarot Sambangi Camat Medan Polonia, (liputan6.com); dan 3. Survei Indo Barometer: Djarot-Sihar 37,0% Vs Edy-Ijeck 36,1% ,(detik.com).
Berita tentang Edy Rahmayadi paling menggoda. Benarkah Edy sudah berani muncul lagi ke publik? Ada fotonya pula? Apa yang sudah dipersiapkannya untuk menghadapi pertanyaan wartawan tentang raibnya ia selama 17 -- 25 Mei 2018? Benarkah ia pergi umroh? Atau berobat ke Malaysia karena stroke? Wartawan pasti mengejarnya dengan pertanyaan itu? Publik berhak tahu kebenarannya.
Betapa mengecewakan. Itu berita PR, rilis, atau keterangan tertulis yang dibuat oleh tim kampanyenya. Foto itu juga bukan jepretan wartawan detik.com, tapi kontribusi dari tim kampanye Edy. Detik.com hanya memuatnya. Bisa jadi foto itu tidak diambil pada hari yang bersamaan dengan waktu rilis berita itu. Bisa jadi Edy memang datang ke lokasi Makam Sultan Serdang I, tapi entah kapan. Kalupun benar-benar datang pada hari itu, sangat mungkin ia melakukannya secara diam-diam, biar tidak ada wartawan yang meliputnya. "Ini apa lagi?" kesal saya.
Publik Sumut tidak bodoh dan tidak mudah lagi dibodohi. Publik sudah bisa menghadapi plantar-plintir berita dengan menerapkan piramida terbalik terhadap setiap informasi kampanye, apalagi propaganda politik. Demokrasi bukan melulu soal elektabilitas, melainkan intelektualitas. Ada intelektualitas yang dilecehkan dengan model pemberitaan semacam itu.
Kabar tentang elektabilitas pasangan Edy-Ijeck yang tinggi beberapa waktu lalu tampaknya sengaja dibuat untuk menutupi rendahnya intelektualitas pasangan Cagub Sumut nomor urut 1 itu. Karena faktanya, setelah kelemahan-kelemahan pasangan Edy -- Ijeck terungkap, salah satunya melalui dua kali debat terbuka, elektabilitas mereka ternyata tidak begitu tinggi. Saya bersyukur dengan kenyataan ini, karena saya berpihak kepada intelektualitas dan akal sehat.
Intelektualitas dan akal sehat itu sangat penting dalam usaha mewujudkan demokrasi yang sehat. Demokrasi yang sehat baru bisa terwujud pada saat kompetensi simetris dengan konstituensi. Masyarakat Sumut baru bisa mendapatkan berkah demokrasi ketika dua pasangan kandidat yang bersaing dalam Pilkada 2018 ini benar-benar memperlihatkan kompetensi yang keren. Demokrasi Sumut baru hebat, ketika publik kesulitan menentukan pilihan karena kandidat yang maju dalam kontestasi Pilkada sama-sama memperlihatkan kompetensi yang sesuai dengan urgensi pembangunan di Sumut.
Edy -- Ijeck mungkin memiliki kompetensinya tersendiri. Edy sukses menempuh karir militernya sampai meraih pangkat Letnan Jendral pada masa pensiunnya. Ijeck juga lumayan di bisnis keluarga dan organisasi hobi-nya di tingkat lokal. Tapi kompetensi yang mereka miliki belum memadai atau tidak bersesuaian dengan tuntuan kebutuhan good government di pemerintahan Provinsi Sumut dan kebutuhan pembangunan di daerah ini. Dari komunikasi interaktif, bahkan melalui perdebatan yang serius, Edy memperlihatkan kegagapan dan kegugupan ketika dihadapkan pada masalah-masalah pembangunan daerah dan masyarakat Sumut. Edy gagal memahami konsep-konsep pembangunan, apalagi jika nanti ia harus melaksanakan program-program pembangunan di Sumut.
Ketiadaan intelektualitas dan kompetensi yang memadai akhirnya memaksa kubu Edy -- Ijeck untuk menempuh cara lain dalam mempertahankan elektabilitasnya. Isu tentang putra daerah dan primordialisme, yang jelas-jelas bisa menyebabkan demokrasi di Sumut sakit, terus dihembuskan. Padahal, kedua isu itu bisa menghancurkan kredibilitasnya sendiri.Â
Jika sampai terungkap kebenaran sebab 'raibnya' Edy Rahmayadi selama 12 -- 25 Mei 2018, ditambah alasan keengganan ia memperlihatkan diri dan berinteraksi dengan publik secara terbuka diketahui publik, lalu terbukti ada 'kekeliruan' informasi yang disebarluaskan ke publik selama ini, bukankah itu artinya terlah terjadi kebohongan yang bertentangan dengan ajaran agama manapun?
Memang sangat disayangkan manuver politik dan komunikasi yang dilakukan pasangan Edy -- Ijeck selama sebulan ini. Tapi berkahnya, publik Sumut jadi lebih mudah dalam menentukan pilihannya. Sekali lagi, Pilkada bukan melulu urusan elektabilitas, melainkan juga soal kompentensi dan intelektualitas. Intelektualitas bukan hanya harus dimiliki oleh si calon pemimpin melainkan juga publik pemilih. Dengan mengedepankan kompetensi dan intelektualitas demokrasi Sumut akan lebih sehat.***
