Survei LSI Denny JA yang dirilis tahun 2017 seperti dikutip kumparan.com, menunjukkan mayoritas warga Indonesia masih menginginkan demokrasi Pancasila sebagai sistem negara. Berdasarkan survei tersebut, alasan sebagian besar responden memilih demokrasi Pancasila karena dianggap dapat mempersatukan bangsa yang terpolarisasi saat ini.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 74 persen warga Indonesia memilih demokrasi Pancasila sebagai alat untuk menumbuhkan persatuan bangsa. Sedangkan 2,3 persen memilih demokrasi liberal seperti di negara-negara Barat dan 8,7 persen memilih paham negara Islam seperti yang berlaku di beberapa negara Timur Tengah.
 Dari survei tersebut membuktikan bahwa hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia sejauh ini cukup baik. Meski terdapat riak-riak kecil dalam perjalanan sejarah bangsa, namun masih dalam taraf yang wajar. Kebanyakan umat Islam tidak mempertentangkan antara Islam dan demokrasi. Hanya segolongan kecil masyarakat yang mempertanyakan keterkaitan antara Islam dan demokrasi.
Namun perbedaan pendapat tersebut tidak mempengaruhi tatanan kehidupan sosial yang sudah terbangun cukup harmonis. Meskipun demikian, bangsa ini tidak boleh terlena, karena perkembangan dunia bergerak sangat cepat. Banyak perubahan sistem negara yang terjadi di beberapa negara hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan semua pihak, khususnya pemerintah dalam mempertahankan tatanan kehidupan yang harmonis.
 Harmonisasi antara Islam dan demokrasi ke depan akan menghadapi tantangan yang kompleks, karena kedua konsep ini memiliki aspek-aspek yang unik dan kadang-kadang bertentangan. Berikut beberapa tantangan dalam upaya menciptakan hubungan antara Islam dan demokrasi yang harmonis:
