Sebagai sebuah partai politik, PDIP mempunyai pengaruh besar di percaturan politik tanah air. Statusnya sebagai partai dari barisan penguasa dan pemerintahan memberikan ruang bagi PDIP untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai partai politik. Dengan ini pula, banyak kandidat partai berlambang banteng ini bisa dikenal publik.
Akan tetapi, polemik yang meliputi ketua DPP PDIP Puan Maharani membawa sedikit noda pada PDIP. Alih-alih ingin mempromosikan calon PDIP di pilgub Sumatera Barat, Puan Maharani malah berbicara tentang sesuatu yang sedikit menyinggung masyarakat Sumbar.
Saya kita persoalan menyala besar karena itu terjadi dalam konteks politik, dilakukan oleh politikus partai besar, dan juga dikompori untuk kepentingan politik. Â
Jadinya, Puan menjadi sasaran tembak dari banyak pihak. Kabarnya pula, Mulyadi-Ali Mukhni calon yang berada di bawah payung PDIP dikabarkan memilih mengundurkan diri dan mengembalikan surat keputusan (SK) ke PDIP (CNN Indonesia. com 5/9/20)
Ini berarti bahwa pernyataan dari puteri ketua umum PDIP ini memberikan dampak tertentu, bukan saja bagi masyarakat, tetapi bagi calon yang diusung.
Untuk konteks politik, siapa pun pastinya tidak ingin bermain di air yang keruh. Memilih untuk keluar dari PDIP mungkin dipandang sebagai pilihan bijak di tengah situasi dari panasnya sebuah kontestasi politik.
Entah apa sebenarnya maksud dari Puan, tetapi pernyataan itu perlu dicermati dan dievaluasi secara bijak oleh kubu PDIP. Pasalnya, Puan bukanlah tokoh sembarangan di PDIP.
Beliau menjabat di salah satu posisi strategis di PDIP yakni Ketua Bidang Politik dan Keamanan. Juga, kelak Puan bisa berpeluang besar untuk menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri, ibunya sebagai ketua umum PDIP.
Bagaimanapun, situasi yang terjadi di Sumbar bisa mengubah peta politik di PDIP, termasuk peluang menjadi Ketum Partai. Boleh jadi, para kader partai memalingkan muka dari puan dan akan melihat sosok lain yang bisa memberikan peluang untuk menjaga dan menguatkan PDIP di kancah politik tanah air.
Memang PDIP tidak kekurangan stok untuk berada di posisi pemimpin. Namun, berada di posisi ketua umum partai, PDIP membutuhkan sosok yang betul-betul karismatik dan bisa diterima oleh semua kalangan.
Andaikata salah langkah, PDIP bisa bernasib dengan partai-partai lain, yang mana kader-kadernya memilih keluar dan seolah mendirikan partai tandingan. Belajar dari situasi seperti itu, PDIP mesti melihat setiap kemungkinan dan celah untuk menempatkan seseorang yang tepat pada bangku ketua umum pada 2024 mendatang.
