Banyak kalangan, bahkan yang sudah berpengalaman, menegasikan Puan Maharani sebagai salah seorang menteri yang tidak bekerja. Padahal kalau kita merujuk pada tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang “dikendalikan” oleh Puan bertanggungjawab melaksanakan fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) atas seluruh program yang terkait dengan pembangunan manusia dan kebudayaan.
Artinya, dalam konteks ini pekerjaan Puan sebagai Menko tidak tampak dan benderang karena lebih banyak berperan di belakang layar. Eksekusi yang dilakukan Puan, tak lebih dari sekedar mengoordinir, menyelaraskan, dan mengendalikan. Namun ketika dituang ke ranah publik, Kemenko PMK menjadi Kementerian yang paling “dibaca” karena kelihatannya tidak bekerja.
Padahal, Puan bekerja. Kalau tidak mempunyai kinerja yang baik, tak mungkin rasanya mempertahankan Puan sebagai menteri, terutama ketika melihat Jokowi sebagai presiden yang kadang sulit ditebak. Hal ini pun seakan heboh di “publik” ketika (lagi-lagi) sebeperti biasa, selalu dikaitkan dengan kontrol Megawati.
Kekhawatiran ini agak aneh, seberapa “lemahnya” bangsa ini kalau Presiden dipecat secara personal oleh seseorang karena “amanah” yang disampaikan tidak dipenuhi? Kalau Jokowi “tidak patuh”, memangnya Megawati punya kuasa untuk memecat jabatan Presiden? Memberhentikan Presiden itu, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jokowi punya rakyat, jadi tak perlu takut untuk melakukan sesuatu yang menurutnya memang pantas.
Sehingga untuk melihat kinerja Puan, kita perlu melihat bagaimana keberhasilan beberapa Kementerian yang secara struktural berada di bawah garis koordinasinya. Termasuk perlu juga melihat bagaimana sinkronisasi kerja antar Kementerian serta bagaimana Puan berhasil mengendalikan Kementerian-kementerian tersebut. Pada poin terakhir ini, kita tak pernah disajikan adanya “silang-sengkarut” antar Kementerian di bawahnya seperti sempat terjadi pada beberapa Kementerian lainnya. Artinya, Puan berhasil mengendalikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam undang-undang.
Adapun untuk menyelaraskan (fungsi sinkronisasi) Kementerian di bawahnya, Puan berhasil menciptakan “jangkar metafisis” yang bisa dijadikan acuan bagi Kementerian untuk melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing selama masih dalam kerangka pembangunan (manusia dan kebudayaan) untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas manusia Indonesia serta membangun karakter manusia Indonesia. Apa tujuan pokok kerja Kementerian tahun 2017, bahkan hingga 2019 nanti targetnya sudah ditentukan. Kementerian-kementerian tersebut sudah “merangkak” menuju tujuan tersebut.
Terdapat 6 (enam) isu strategis dalam koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu : 1. Jaminan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar; 2. Penanggulangan kemiskinan; 3. Perlindungan anak, perempuan dan kaum marjinal; 4. Pemberdayaan Masyarakat; 5. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi; serta 6. Revolusi Mental. Dari isu strategis ini kita dapat melihat, bahwa kerja Puan itu tidak murni sebagai “eksekutor”, karena berkaitan dengan Kementerian-kementerian lain yang secara spesifik menangani tugas tersebut.
Perlindungan anak, perempuan dan kaum marjinal, tentu tugasnya Kementerian Perempuan Anak dan Perempuan. Pemberdayaan masyarakat, tentu berkaitan erat dengan Kemensos. Kalau semua kerja itu diambil oleh Kemenko PMK secara langsung, ini akan terjadi kerumpangan dan “kegaduhan” tugas secara sektoral. Kalau revolusi mental, memang menjadi bagian Puan yang didapuk oleh Presiden sebagai Ketua Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Dus, Puan tidak hanya diam saja. Ia tetap bekerja berdasarkan fungsi dan tugasnya. Tak terlalu terlihat saja.