Dalam satu dekade terakhir Indonesia cukup diuntungkan dengan keberadaan 2 sosok Presiden AS yang cukup ramah terhadap Indonesia. Di era Presiden Barrack Obama, Indonesia boleh bersyukur karena kebijakan Obama tidak mencerminkan sebagaimana lazimnya seorang Presiden dari Partai Demokrat.
Presiden Barrack Obama memperlakukan Indonesia berbeda (lebih istimewa) dibandingkan negara-negara lain. Bagaimana tidak, kecenderungan Presiden AS yang berasal dari Demokrat, acapkali mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan dalih demokratisasi, hak azasi dan kebebasan berpendapat, tidak diberlakukan di era Pemerintahan Obama.Â
Presiden Barrack Obama hampir tidak pernah menyinggung masalah Papua dan berbagai persoalan hak azasi di Indonesia. Mungkin saja keistimewaan ini didapat Indonesia, dilatarbelakangi oleh masa kecil Obama yang pernah tinggal di Indonesia. Kondisi ini membuat Obama lebih mengenal budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.Â
Pada era Barrack Obama, sektor perdagangan Indonesia mendapatkan fasilitas GSP (generalized system of preferences) atau pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor Indonesia.Â
Di sektor pertahanan, setelah Presiden George W Bush Junior resmi menghapus embargo militer, Pemerintahan Obama menambah lagi level kerjasama dengan Militer Indonesia yakni dengan memberikan akses pertukaran informasi taktikal standar NATO (data link 16) terhadap TNI.Â
Akses istimewa ini diberikan setelah Pemerintah Indonesia resmi menyepakati CISMOA (Communication Interoperability and Security Memorandum Agreements) dengan Pemerintah AS pada tahun 2015
Kalau boleh membandingkan, kebijakan Barrack Obama sangat berbeda dengan Bill Clinton kendatipun sama-sama berasal dari Partai Demokrat.Â
Pada era Bill Clinton, Pemerintah AS acapkali mendikte urusan dalam negeri Indonesia terutama dalam hal penanganan hak azasi dan isu yang menyangkut Papua.Â
Berbeda dengan Presiden Obama, kebijakan Clinton terhadap Indonesia, meneruskan tradisi yang dianut oleh presiden-presiden sebelumnya, yang berasal dari Partai Demokrat.Â
Tidaklah mengherankan, pada era Bill Clinton, Indonesia harus rela menelan beberapa pil pahit dampak kebijakan luar negeri AS. Dalam kurun pemerintahan Bill Clinton, Indonesia harus tunduk terhadap tekanan AS yang menyerukan referendum kemerdekaan Timor-timor.Â
Begitu juga ketika terjadi krisis moneter yang menerpa Indonesia pada tahun 1998. Kala itu, demi mendapatkan pinjaman dari IMF yang notabene merupakan lembaga dalam pengaruh besar AS, Presiden Soekarno harus menyetujui syarat pemulihan ekonomi yang sangat memberatkan Indonesia.
