Tokoh reformasi, Amin Rais, Minggu 23 Agustus 2015, mengeritik pemerintah dengan mengatakan ekonomi Indonesia dalam kritis. “PHK terjadi di mana-mana. rupiah terus merosot,” kata Amin. Ia juga menilai sedang terjadi disintegrasi bangsa. Lantas menganjurkan untuk menyelenggarakan 'musyawarah nasional' melibatkan lembaga-lembaga tinggi negara, TNI/Polri dan partai-partai politik baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Seandainya gagasan Amin Rais itu dilaksanakan, orang belum tahu seperti apa bentuk pertemuan itu, bagaimana cara mengambil keputusan dan apakah itu tidak menyalahi konstitusi. Dengan gagasan 'musyawarah nasional' itu seolah-olah pemerintah bersama DPR yang di dalamnya terdapat partai-partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat, sudah tidak berdaya lagi. Ini mengingatkan kita kepada sikap sejumlah tokoh di zaman pemerintahan SBY yang bergabung dalam 'Dewan Penyelamat Bangsa'. Tidak jelas konsep yang diusung dan tidak jelas pula 'peta jalan' untuk menyelamatkan bangsa itu. Bahwa ekonomi Indonesia sedang bermasalah, rakyat juga tahu. Ini ditandai dengan melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Pemerintah juga menyadari dengan mencoba memperbaikinya. Antara lain dengan merombak kabinet, menempatkan tokoh-tokoh yang lebih pas di bidang ekonomi. Hasilnya belum tampak, karena pekerjaan mereka masih di dalam proses. Di dalam sistem parlementer, keadaan sekarang membuka peluang bagi partai-partai yang berada di luar pemerintahan mengajukan 'mosi tidak percaya'. Dengan 'mosi tidak percaya' itu pemerintahpun mudah dijatuhkan, diganti pemerintah yang baru. Tapi kita tidak menganut sistem parlementer yang luar pemerintahan mengajukan 'mosi tidak percaya'. Dengan 'mosi tidak percaya' itu pemerintahpun mudah dijatuhkan, diganti pemerintah yang baru. Tapi kita tidak menganut sistem parlementer yang berarti pemerintah tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. Jadi, gimana dong? Berilah kesempatan pemerintah memperbaiki keadaan. Kalau ada tokoh yang merasa punya 'jurus sakti' ungkapkanlah itu secara jelas, masuk akal dan mudah dilaksanakan Jangan cuma pandai mengeritik tapi tidak memberikan solusi. Contohlah Bung Hatta yang mengeritik tindakan-tindakan Bung Karno lewat serangkaian tulisan di media. Selain kritik juga ditunjukkan di mana letak kesalahan.Yang diperlukan sekarang adalah seorang ekonom sekelas Sumitro yang memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia yang ditinggalkan orla. Apakah yang memimpin team ekonomi pemerintah sekarang ini sudah sekelas Sumitro? Itulah masalahnya!
