Risma Sosok Paling Pas Memimpin Ibu Kota Baru

Presiden Jokowi baru saja mengumumkan kandidat untuk memimpin sebuah badan otoritas yang akan mempersiapkan ibukota baru negeri ini. Sayangnya dari keempat nama tersebut sosok Risma tidak masuk dalam daftar, padahal dari beberapa tokoh yang disebutkan namanya plus tokoh-tokoh kuat lain, seharusnya nama Risma perlu diperhitungkan sebagai kandidat utama. 

Kalaupun bukan memimpin badan otorita, sebaiknya Risma menjadi calon pemimpin ibukota baru apakah itu nantinya jadi walikota atau gubernur daerah khusus ibukota.

Mengapa sosok Risma layak untuk dipertimbangkan? Ada beberapa catatan penting yang seharusnya diperhatikan presiden sebelum memutuskan nama-nama kandidat pengelola calon ibukota baru. 

Pertama, calon tersebut harus berpengalaman memimpin suatu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta kompleksitas masalah yang banyak. Ahok memang pernah memimpin Jakarta, namun waktu yang terlalu sempit serta banyaknya resitensi membuat nama beliau kurang tepat untuk memimpin ibukota baru. 

Abdullah Azwar Anas mungkin agak mendekati kriteria ini karena pernah dan sedang memimpin sebuah kabupaten lama yang baru tumbuh. Namun persoalan di kabupaten relatif homogen dan mudah untuk diatasi ketimbang kota besar sehingga beliau belum teruji menghadapi berbagai resistensi yang bakal menghadang.

Dua calon lain, Bambang memang pernah menjabat sebagai menteri, tetapi beliau lebih banyak berkutat di bidang akademis ketimbang praksis, bahkan ketika jadi menteri sekalipun (Keuangan, Bappenas, Ristek) sehingga kurang pengalaman di lapangan. 

Tumiyana sendiri lebih banyak berkecimpung di dunia bisnis termasuk memimpin BUMN ketimbang mengelola suatu wilayah dengan kompleksitas masalah yang semrawut.

Risma sendiri, dilihat dari riwayat hidup beliau sejak pertama bekerja sudah bersentuhan dengan tata ruang kota mulai dari Kasi Tata Ruang di Bappeda hingga menjadi Kepala Bappeda Kota Surabaya sebelum menjadi walikota. 

Hal ini berarti jam terbang beliau menangani perencanaan pengembangan kota sudah teruji selama puluhan tahun, tidak langsung menjadi pemimpin seperti Ahok maupun Azwar Anas yang berlatar belakang bisnis. Hal ini menjadi bekal penting dalam menata kota baru di masa datang.

Kedua, akseptabilitas dalam arti bisa diterima semua pihak tanpa kecuali. Dalam hal ini saja Ahok sudah mendapat resistensi dari beberapa tokoh lain sebelum benar-benar dipercaya memimpin badan otorita. 

Sementara ketiga sosok lain relatif adem karena memang jarang bersentuhan langsung dengan kebijakan publik di daerah, kecuali Abdullah Azwar Anas yang memimpin kabupaten dengan kondisi sosial ekonomi yang relatif homogen sehingga lebih mudah diarahkan ketimbang kota besar yang heterogen dan kompleks permasalahannya.