Keempat, reformasi sistem politik perlu dilakukan untuk mengurangi insentif bagi praktik patronase. Misalnya, pembatasan biaya kampanye dapat membantu mengurangi ketergantungan kandidat pada sumber daya dari patron.
Budaya politik patronase merupakan salah satu akar masalah korupsi di Indonesia. Praktik ini menciptakan siklus yang merusak antara elit politik dan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat perkembangan demokrasi dan kesejahteraan publik. Untuk memutus siklus ini, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, termasuk penegakan hukum yang tegas, transparansi pemerintahan, pendidikan politik, dan reformasi sistem politik. Hanya dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan demokratis.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
