Mohon tunggu...
Dimaz V Wardhana
Dimaz V Wardhana Mohon Tunggu... Wakil Presiden FARKES KSPI / Wakil Sekjen KSPI / Ketua Bidang Seni Budaya Exco Pusat Partai Buruh

Kelas Pekerja | Bapak Anak 3 | (Masih) Anak Band | Bagian dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan | Bagian dari KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) | Bagian dari Partai Buruh (Komite Eksekutif Pusat Partai Buruh)

Selanjutnya

Tutup

Hukum

OTT Wamenaker Noel: Integritas Harus Jadi Harga Mati!

22 Agustus 2025   09:02 Diperbarui: 22 Agustus 2025   09:02 39
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Saya dan Pengurus FARKES KSPI bersama Noel saat perayaan Mayday 2025 di Lapangan Monas (dok.pri) 

OTT Wamenaker Noel: Integritas Harus Jadi Harga Mati!

Oleh: Dimas P Wardhana -- Ketua Bidang Seni Budaya PARTAI BURUH/Wakil Sekjen KSPI/Wakil Presiden FARKES KSPI

---

Beberapa hari terakhir, jagat pemberitaan dihebohkan dengan kabar OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer (Noel). Jujur, saya kaget sekaligus prihatin. Bagaimanapun, Kementerian Ketenagakerjaan adalah institusi yang seharusnya menjadi rumah besar bagi para pekerja. Ketika pejabatnya tersangkut dugaan korupsi, ini bukan sekadar kasus hukum---ini pukulan terhadap kepercayaan publik, terutama kaum buruh yang menginginkan perlindungan dan keadilan.

Menurut informasi yang beredar, OTT ini terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sertifikasi K3 itu penting, bahkan menyangkut nyawa pekerja. Kalau benar dijadikan ladang pungli, ini ironi terbesar!

---

Korupsi dan Dunia Ketenagakerjaan: Luka Lama yang Belum Sembuh

Sebagai bagian dari gerakan buruh, saya tidak lelah mengingatkan: K3 adalah hak, bukan komoditas! Jangan sampai urusan keselamatan pekerja dijadikan sumber keuntungan pribadi. Kalau benar ada praktik jual beli sertifikasi, ini sama saja mempertaruhkan keselamatan jutaan pekerja di Indonesia.

Dan sekarang, kita lihat bagaimana KPK turun tangan. Ini adalah OTT pertama di Kabinet Prabowo--Gibran. Pesan yang jelas: tidak ada yang kebal hukum.

---

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun