Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Berbagai Sektor di India dan Perkembangan PDB di Indonesia

Pada saat ini, dunia sedang mengalami ujian yang sangat berat. Pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak yang sangat dahsyat, tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga ke berbagai sektor ekonomi. Karena adanya COVID-19, hal ini berdampak pada segi perekonomian di India. Dengan cara perhitungan YoY (year-over-year) bahwa Gross Domestic Product atau PDB di India pada tahun 2011-2018 cukup stabil, akan tetapi pada tahun 2019-2020 PDB mengalami penurunan secara terus menerus, bahkan sampai mengalami -23.9 % pada kuartal dua tahun 2020.

Terjadinya pandemi COVID-19 dan Kebijakan Pemerintah di India berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan di India. Disamping itu, ada sebuah laporan yang berkaitan dengan kasus meningkatnya pertambahan kasus aktif di India antara lain karena kurangnya fasilitas pengujian, pencegahan pengujian yang disengaja oleh pemerintah, dan penggantian tes RT-PCR dengan tes antigen yang diketahui memberikan hasil persenan palsu besar yang negatif. Hal ini berdampak pada infeksi kematian yang tinggi. Kematian yang diketahui karena infeksi COVID-19 di India sampai saat ini tercatat sekitar 135.000. 

Disamping angka kematian yang tinggi, pandemi juga mengakibatkan kematian yang cukup menyulitkan, contohnya banyaknya kematian karena berbagai macam kesusahan termasuk kelaparan, bunuh diri oleh orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi atau tekanan psikologis, ketidakmampuan untuk mendapatkan fasilitas medis, meningkatnya kekerasan dan kejahatan, konsumsi zat berbahaya dan kecanduan obat-obatan, kecelakaan jalan raya terhadap para imigran yang melarikan diri dari kota. 

Hal lainnya yang juga terjadi adalah kerawanan pangan semenjak adanya pandemi. India adalah negara dengan jumlah terbesar orang yang mengalami kekurangan gizi dan kerawanan pangan dunia. Sesuai data FAO, pada 2017-2019, 32% populasi India - 489 juta orang menderita kerawanan pangan sedang dan parah. Angka ini kemungkinan akan meningkat tajam tahun 2020 karena pandemi COVID-19 dan lockdown. Catatan laporan ini didapat dari laporan media selama periode lockdown.

Dalam dunia pendidikan Sesuai dengan data putaran ke-75 NSS tahun 2017, di antara orang-orang yang berusia 17 tahun ke atas yang berada baik saat ini terdaftar di lembaga pendidikan atau terdaftar hingga tahun lalu, 67 % (77 % masyarakat pedesaan dan 46 % masyarakat perkotaan) tidak tahu bagaimana caranya mengoperasikan komputer. 

Dalam hal ini, 59 % (69 % masyarakat pedesaan dan 38 % masyarakat perkotaan) tidak tahu bagaimana menggunakan internet. Ditambah kurangnya angka melek komputer sangat meluas di kalangan siswa. Sebesar 76 % masyarakat dalit, 76 % masyarakat Muslim, dan 79 % masyarakat adivasis. Sedangkan 62 % laki-laki dalam kelompok tersebut tidak memiliki komputer dan 72 % untuk wanita yang tidak memiliki komputer.

Hal ini juga berdampak kepada mata pencaharian masyarakata India. Karena lockdown tidak mencapai hasil yang maksimal dalam hal pengendalian penyebaran infeksi, itu menciptakan krisis mata pencaharian yang serius. Ini juga memaksa pergerakan pekerja migran yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena takut kesulitan pangan dan kesulitan ekonomi, memaksa mereka mengungsi ke desa asalnya. India sudah berada di puncak peningkatan pengangguran yang terjadi beberapa tahun terakhir karena efek demonetisation (dari tahun 2016) dan secara keseluruhan menyebabkan perlambatan ekonomi. 

Lockdown menciptakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu krisis pengangguran. Menurut survei resmi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang besar dalam level pekerjaan di semua kategori pekerja. Data pada grafik tersebut berasal dari Survei CMIE, yang merupakan survei nasional. 

Adanya 3-10 juta orang pekerja imigran dan anggota keluarganya diperkirakan telah melarikan diri dari kota karena kerawanan pangan dan kehilangan pekerjaan. Disamping itu, pemerintah India juga memberikan Program Jaminan Ketenagakerjaan Pedesaan, dimana adanya Undang-undang yang memberikan jaminan 100 hari kerja untuk semua keluarga pedesaan yang terdaftar. Pada 2019-2020, rata-rata, sekitar 48 hari kerja disediakan hanya untuk 38 % keluarga pedesaan yang terdaftar. Pada Maret 2020, 144 juta rumah tangga pedesaan telah terdaftar. 

Antara 31 Maret sampai 19 November 2020, sekitar 18 juta rumah tangga pedesaan baru mendaftar untuk pendaftaran dalam program ini. Akan tetapi para pekerja dan petani juga melakukan penolakan terhadap beberapa kebijakan pemerintah di India. Pemerintah mengeluarkan tiga undang-undang utama yang berkaitan dengan pertanian dengan tujuan untuk memperluasn pertanian untuk penetrasi modal perusahaan yang lebih besar. Memperkenalkan perubahan besar dalam undang-undang ketenagakerjaan untuk fleksibilitas yang lebih besar dan pembatasan fundamental, seperti memberi hak kerja 8 jam per hari.

Karena pandemi COVID-19 yang terjadi secara berangsur angsur, maka pemerintah menerapkan lockdown. Pemerintah pusat mengumumkan lockdown ketika negara itu baru saja mengalami sekitar 500 kasus infeksi COVID yang baru diketahui dan sebagian besar terkonsentrasi di beberapa kota.