Demonstrasi mahasiswa yang bertajuk "Indonesia Gelap" dilakukan sejak kemarin, 17 Februari 2025, ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran.
Eksponen 98 Lutfi Nasution, memberi apresiasi kepada mahasiswa Indonesia yang masih punya kepedulian memperjuangkan nasib rakyat dan kepentingan nasional.
"Saya memberikan apresiasi kepada mahasiswa Indonesia yang masih terus bergerak dan bergerak terus, berjuang untuk kepentingan negara dan rakyat," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/2/2025).
Namun, menurut Ketua Umum Indonesia Muda yang merupakan salah satu Relawan Prabowo dalam pilpres 2019 ini menyayangkan aksi mahasiswa Indonesia yang menyoroti efisiensi anggaran kementerian.
"Saya kok merasa bingung aja, masa mahasiswa demonstrasi hanya gegara anggaran kementerian dipotong?, apalagi issue yang digadang-gadang pemotongan dana pendidikan," imbuhnya.
Masih Lutfi, efisiensi anggaran pendidikan dan kementerian lainnya lebih menitik beratkan pada ATK, percetakan dan souvenir, sewa gedung, peralatan dan sewa kendaraan, belanja lainnya, kegiatan seremonial, perjalanan dinas, infrastruktur, dan lainnya yang dianggap bisa dipangkas.
"Pemangkasan dana pendidikan ini kan hanya menitik beratkan pada kegiatan yang dianggap bisa dilakukan efisiensi, pesan Pak Presiden Prabowo kan jelas, untuk yang berkaitan dengan biaya operasional perguruan tinggi hingga beasiswa, dan yang menyentuh langsung kepentingan rakyat tidak boleh dikurangi," tutur salah satu pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ).
Lebih lanjut, ia berharap agar semua pihak mengawal program Pemerintahan Prabowo - Gibran yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Saya berharap agar semua pihak bersatu dan bergotong - royong untuk mengawal program pemerintah yang berpihak kepada rakyat dan kepentingan nasional jangka panjang," terangnya.
Lutfi menyampaikan agar para menteri bisa mencontoh Menteri Desa Yandri Susanto, pemotongan anggaran berdampak pada pemotongan honor pendamping desa. Honor pendamping desa dipangkas Rp554,8 miliar atau sederhananya pembayaran honor untuk pendamping desa hanya 10 bulan pada tahun ini, akan diperjuangkan melalui Menteri Keuangan agar pendamping desa tetap menerima honor 12 bulan.
