Perlindungan Data Kependudukan dan Ketimpangan Layanan Publik

Perlindungan data kependudukan yang buruk membuat warga tidak percaya pada sistem pemerintah. Ketidakpercayaan ini menurunkan partisipasi aktif warga, yang pada gilirannya menyebabkan ketimpangan dalam akses layanan publik. 

Kartu Keluarga (KK) yang salinannya jadi bungkus nasi itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui kewenangan administrasi kependudukan (adminduk). 

Melalui sistem adminduk, pemerintah merekam dan mengelola data penduduk mulai lahir sampai mati, dan berbagai peristiwa penting dalam hidup mereka: kawin, cerai, adopsi, pindah, dan sebagainya. 

Sistem ini mengeluarkan dokumen identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta kematian.

NIK diterbitkan begitu seseorang lahir atau diketahui ada dan diterakan dalam pelbagai dokumen. NIK terhubung dengan 33 elemen data yang tersimpan di dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri, termasuk nama, nama orangtua, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta biometrik iris mata dan sidik jari. 

Bagi warga, kepemilikan NIK dan dokumen identitas adalah pengakuan negara atas keberadaan seseorang dan dasar dikenalinya seseorang oleh layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, bantuan sosial serta layanan komersial seperti telekomunikasi, niaga, perbankan, transportasi, dan asuransi. 

Data adminduk, misalnya, bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman, belanja daring, dan untuk melakukan doxxing (menyebarkan informasi sensitif seseorang seperti nama dan alamat tanpa izin). Oleh karena itu, NIK adalah data pribadi yang harus dilindungi kerahasiaan dan keamanannya. 

Sementara, bagi pemerintah, data adminduk adalah data dasar karakteristik penduduk yang dinamis. 

Data ini memberi informasi awal tentang kebutuhan, persebaran, dan sumber daya yang harus disiapkan. Misalnya, dari data kelahiran, pemerintah bisa memperkirakan kebutuhan layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk imunisasi dasar.

Sayangnya, cakupan NIK dan dokumen identitas belum universal. 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 memperkirakan 4.8% atau sekitar lima juta penduduk Indonesia belum mendapatkan NIK.