Mafia Hukum dan Paradoks Keadilan Sosial di Indonesia

Mafia hukum bukan hanya masalah individu yang tidak bermoral, tetapi juga masalah yang bersifat sistemik. Dalam banyak kasus, praktik mafia hukum didukung oleh budaya impunitas, lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, dan ketidaktegasan dalam penindakan. Bahkan meski satu atau dua pelaku dapat diproses hukum, akar permasalahan yang menyebabkan praktik ini terus berkembang tetap tidak terjamah. Reformasi kelembagaan yang sejati masih sangat dibutuhkan.

Solusi untuk Mengatasi Mafia Hukum

Dampak keberadaan mafia hukum sangat luas. Selain merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum, mafia hukum juga memperdalam ketimpangan sosial. Rakyat miskin semakin tak berdaya, sementara mereka yang kaya dan berkuasa semakin leluasa. Keberadaan mafia hukum juga memperlemah upaya pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi yang menyeluruh. Mulai dari rekrutmen aparat penegak hukum yang transparan dan berintegritas, penguatan sistem pengawasan yang independen, hingga pemberdayaan masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya proses hukum. Keterbukaan informasi publik, perlindungan terhadap pelapor kasus mafia hukum, serta dukungan terhadap media yang berani mengungkap kasus-kasus semacam ini juga sangat penting.

Namun, perubahan tidak hanya bisa datang dari atas. Tekanan publik sangat diperlukan. Rakyat harus terus kritis dan menuntut perubahan. Hukum harus kembali pada fungsinya yang asli sebagai alat keadilan, bukan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan.

Keadilan sosial bukan hanya sekadar ucapan dalam pidato, melainkan sesuatu yang harus diwujudkan dengan sistem hukum yang bersih, adil, dan berpihak pada kebenaran. Selama mafia hukum masih ada, keadilan sosial akan terus menjadi paradoks yang tak kunjung terwujud dalam kehidupan rakyat Indonesia.

Penulis : Delvis Sonda (Ketua PMKRI Cab. Jakarta Timur)