Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi mengikuti Sosialisasi Hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Keteknisan yang diselenggarakan oleh Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat, Selasa (21/6/2022).
Kegiatan berlangsungsecara virtual dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Alimubarok dan dipandu oleh Kadiv Teknis Penyelenggaraan Endun abdul Haq. Tampak mengikuti acara tersebut Kadivtek KPU Kabupaten Bekasi Abdul Harits, Kadivsosdiklih Dhany Wahab Habieby dan Kasubbag Teknis dan Hupmas Amirul Hamzah.
Rifqi mengatakan tahapan krusial yang harus segera disiapkan oleh Divisi Teknis dalam waktu dekat adalah verifikasi partai politik, verifikasi calon DPD serta penyusunan alokasi kursi dan daerah pemilihan (Dapil) DPRD Kabupaten/Kota.
"Kita harus segera mempersiapkan diri, khususnya jajaran divtek untuk melakukan tahapan verifikasi parpol. Pastikan kita memahami semua aturan dan regulasi terkait tahapan, baik itu PKPU maupun juknis dari setiap tahapan, " pesannya.
Sementara Endun Abdul Haq menjelaskan tentang penggunaan Sipol sebagai sarana untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Menurutnya ada empat pihak yang dapat mengakses Sipol yaitu partai politik, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu.
"Sebelum tahapan pendaftaran parpol dibuka pada 29 Juli 2022, kita bisa meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan supervisi dengan stakeholder terkait, " ucapnya
Endun menambahkan, dari 75 parpol yang terdaftar di Kemenkumham, sebanyak 33 parpol yang terlihat masih aktif di tingkat nasional. KPU Kabupaten/Kota agar melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pengurus parpol tersebut di daerah masing-masing.
Kadiv Datin KPU Kabupaten Bekasi Ahmad Fauzie Usman beserta Kasubbag Rendatin Nanang Sugianto dan operator SIDALIH Yayan mengikuti acara yang dipandu oleh Kadiv Datin KPU Provinsi Jawa Barat, Titik Nurhayati.
Divisi Datin yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, baik pemutakhiran data pemilih berkelanjutan maupun data pemilih persiapan pemutakhiran data pemilih menjelang tahun 2024.
"Pembenahan semua sistem informasi yang dimiliki KPU dari masa ke masa. Sistem informasi yang dimiliki KPU perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat, " ujarnya.
