Data yang akurat adalah data yang menggambarkan kebenaran data pemilih secara jumlah yang memotret kondisi riil yang ada di tengah masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memperbaiki elemen data terhadap data pemilih, serta penambahan atau pengurangan data yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagai pemilih.
Sementara, data yang komprehensif menggambarkan data pemilih memuat seluruh WNI yang memenuhi persyaratan diakomodir menjadi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara. Upaya ini sejalan dengan amanah Undang-Undang bahwa KPU di setiap satker diminta untuk melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan.
Proses pemutakhiran data pemilih ditujukan kepada warga masyarakat yang belum terdaftar dalam Pemilu tahun 2019, penduduk pindah datang, pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun atau anggota TNI/Polri yang memasuki masa purna tugas, perubahan identitas kependudukan, perubahan status pekerjaan TNI/Polri, pindah domisili e-KTP dan data laporan kematian. Bila warga masyarakat secara tertib dan disiplin melaporkan setiap perubahan data dirinya maka upaya pemutakhiran data menjadi lebih mudah
Kesuksesan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ditentukan pula oleh dukungan partisipasi masyarakat dengan pemberian informasi yang lengkap dan benar. Bentuk partisipasi masyarakat yang sangat menentukan kualitas daftar pemilih adalah dengan memastikan pembaharuan data diri atau keluarganya sebagai pemilih dalam daftar pemilih.
Pemanfaatan data pemilih oleh Kementerian Kesehatan memiliki korelasi dengan sasaran program vaksinasi Covid-19 yaitu masyarakat umum yang berusia 18-59 tahun. Data Pemilih tidak hanya untuk melindungi hak pilih tapi bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk melindungi keselamatan warga negara. Kemenkes menargetkan sebanyak 181 juta rakyat Indonesia akan divaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah setahun melanda negeri.
Komisioner KPU Hasyim Asyari menyebut rencana Kemenkes menggunakan data pemilih menjadi bukti bahwa ada kepercayaan publik terhadap sistem pendataan yang dilakukan KPU. Hasyim menyebut data KPU juga pernah digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan KPU merupakan bentuk sinergitas positif antar lembaga dalam penanganan bencana non alam pandemi Covid-19. KPU mempunyai jaringan sumber daya manusia yang memadai serta dukungan hardware dan software pemutakhiran data pemilih yang valid dan mutakhir. Data tersebut yang dapat dioptimalisasikan untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 secara nasional.**
