Mohon tunggu...
Deza Zakiyyatul Amanah
Deza Zakiyyatul Amanah Mohon Tunggu... Mahasiswa Ilmu Komunikasi Untirta

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi

Politik Dinasti Menggugurkan Birokrasi

30 November 2020   15:52 Diperbarui: 30 November 2020   15:54 38 1 0 Mohon Tunggu...

Oleh: Deza Zakiyyatul Amanah
 

Birokrasi sangat penting dalam pemerintahan, demi terciptanya pemerintah yang adil dan jujur, tatanan pemerintahan yang baik, dan masyarakat yang sejahtera. Tetapi, apakah birokrasi itu nyata adanya atau hanya sekadar pencitraan belaka. Karena kenyataannya, masih banyak hal-hal dalam pemerintahan yang sifatnya bertolak belakang dengan makna birokrasi.

Banten, salah satu Provinsi yang masih banyak kasus-kasus yang sifatnya jauh sekali dari makna birokrasi. Salah satunya adalah kasus "Dinasti Politik" Ratu Atut Choisiyah. Menjadi orang nomor satu di Provinsi Banten adalah awal mula dimulainya permainan dinasti politik Ratu Atut. Hampir semua atau bahkan memang semua anggota keluarga Ratu Atut ada dalam pemerintahan Banten, dan menduduki kursi jabatan yang tinggi. Dari ibu tiri, adik kandung, adik ipar, anak, bahkan sampai menantu pun ikut terjun ke dalam ranah pemerintahan Banten.

Airin Rachmi Diany, adik ipar dari Ratu Atut mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Kabupaten Tangerang pada tahun 2008. Tetapi, pada pilkada ini, adik ipar Ratu Atut dikalahkan oleh lawannya. Tak berhenti sampai situ, pada pilkada kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany berhasil memenangkan kursi pemerintahan. Airin berhasil menjadi wali kota Tangerang Selatan selama dua periode 2011-sekarang. Kemudian, ada adik kandung Ratu Atut, yaitu Tubagus Haerul Jaman yang mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Serang pada tahun 2008. Beliau berhasil memenangkan kursi kekuasaan itu, dan saat di tengah-tengah kekuasaannya, pasangan Tubagus Haerul Jaman yang menjadi wali kota Serang meninggal dunia saat kekuasaannya belum genap tiga tahun. Lalu, Tubagus Haerul Jaman diangkat menjadi wali kota Serang sebagai gantinya. Kemudian, saat masa jabatannya habis, Tubagus Haerul Jaman mencalonkan diri lagi sebagai wali kota Serang dan memenangkan kursi kekuasaan untuk periode 2013-2018. Pada tahun 2014, beliau pernah diperiksa KPK terkait kasus korupsi sengketa pilkada Lebak, tetapi tidak terbukti adanya keterkaitan Haerul Jaman dengan kasus tersebut. Pada tahun 2010, Ratu Tatu Chasanah, adik perempuan Ratu Atut mencalonkan diri di pilkada Banten Serang sebagai wakil Bupati, dan memenangkan posisi itu bersama pasangannya Taufik Nuriman untuk periode 2010-2015. Masih berlanjut, pada tahun 2016 Ratu Tatu Chasanah ternyata mencalonkan diri lagi di pilkada Banten, kali ini mencalonkan diri sebagai Bupati Serang didampingi oleh Pandji Tirtayasa. Pada pilkada kali ini juga, Ratu Tatu Chasanah meraih suara terbanyak, sehingga berhasil menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati bersama Pandji Tirtayasa periode 2015-2020. Selanjutnya, ibu tiri dari Ratu Atut, yaitu Heryani pada pilkada Banten tahun 2011, berhasil meraih kursi kekuasaan di Pandeglang sebagai Wakil Bupati mendampingi Erwan Kurtubi.

Di lembaga eksekutif, keluarga Atut banyak mengisi kursi kekuasaan. Tetapi, ternyata bukan hanya di lembaga eksekutif, karena nyatanya di lembaga legislatif pun keluarga Atut turut mengisi kursi kekuasaan. Hikmat Tomet, suami dari Atut mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada tahun 2009 untuk daerah pilihan Banten II, dan berhasil meraih suara yang cukup banyak, sehingga menjadikannya sebagai anggota DPR RI komisi V. Hikmat Tomet juga terpilih menjadi ketua DPD Golkar Banten untuk periode 2009-2014. Kemudian pada tahun yang sama, Andika Hazrumy anak laki-laki dari Ratu Atut dan Hikmat Tomet mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI, dan berhasil meraih kemenangan menjadi anggota DPD RI periode 2009-2014. Tak berhenti sampai situ, pada pemilu legislatif 2014, Andika mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI daerah pilihan Banten I. Pada pemilu ini, Andika meraih suara yang cukup banyak juga, sehingga menjadikannya sebagai anggota DPR RI komisi III. Mengawali karir politiknya pada lembaga legislatif, saat menjabat sebagai anggota DPR RI, sebelum masa jabatannya habis, Andika sudah mengundurkan diri karena akan maju sebagai wakil gubernur Banten 2017. Dan seperti sebelumnya, Andika pun mendapatkan suara yang cukup banyak sehingga berhasil menduduki kursi kekuasaan eksekutif sebagai wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 mendampingi Wahidin Halim. Selanjutnya, selain anak, menantu dari Atut pun ikut terjun ke dunia politik, Adde Rosi Khairunnisa, istri dari Andika mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD kota Serang pada pemilu legislatif tahun 2009. Kemudian, pada tahun 2010 sampai sekarang menjabat sebagai wakil ketua DPD II Golkar kota Serang. Tahun 2019, Adde Rosi Khoerunnisa maju pada pemilu legislatif tingkat DPR RI daerah pemilihan Banten I. Pada pemilu ini, Adde Rosi Khoerunnisa berhasil meraih suara yang cukup banyak, sehingga terpilih menjadi anggota komisi III DPR RI periode 2019-2024.

Dari kasus ini, salahkah bila masyarakat beranggapan bahwa kekuasaan ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi? Saya rasa tidak salah, karena jika dilihat lagi, keluarga Ratu Atut banyak sekali yang terjun ke dunia politik, khususnya pada pemerintahan Banten pada saat Ratu Atut menjadi orang nomor satu di Banten. Dan dari kasus korupsi perubahan anggaran APBD pengadaan alat kesehatan yang dilakukan Ratu Atut, yang ternyata ikut menyeret adiknya, yaitu Tubagus Chaeri Wardana, hal ini sangat menunjukkan bahwa mereka berkuasa untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Padahal, korupsi itu sifatnya sangat merugikan negara, yang berarti merugikan rakyat juga. Tetapi, kenyatannya meskipun sudah terjerat kasus korupsi, kekuatan dinasti ini masih kokoh. Masih banyak anggota keluarga Ratu Atut yang memenangkan kursi-kursi pemerintahan. Lantas, apakah pemilihan umum di Banten ini memang didasarkan pada pilihan hati nurani rakyat atau karena ada "serangan fajar" yang memikat?

Kita sebagai masyarakat yang menginginkan pemimpin yang adil, jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, harus meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap pemerintahan. Jika kita peduli dengan keadaan pemerintahan, maka bisa membuat kita lebih bijak lagi dalam memilih pemimpin, sehingga kita tidak mudah dibutakan oleh pemimpin-pemimpin yang mengandalkan kekuatan, dan kekayaannya untuk berkuasa.

*Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

VIDEO PILIHAN