Keputusan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang sempat dikeluarkan pagi tadi sontak membuat heboh beberapa kota besar di Indonesia. Terkait dengan pelarangan beroperasinya moda transpotasi roda dua dan roda empat yang berbasis sistem jaringan aplikasi, hal ini tentu membuat banyak rakyat berteriak.
Bagaimana tidak, solusi angkutan umum yang baru-baru ini ngetrend salah satunya di Kota Jakarta, sebut saja ojek dan taksi berbasis aplikasi yang dirasakan cukup membantu masyarakat mendadak dilarang beroperasi dengan mengusung berbagai alasan.
Mungkin saja ada benarnya terkait beberapa peraturan pemerintah ataupun Undang-undang tentang penyelenggaraan angkutan umum, namun disini terlihat sekali pemerintah terlalu gegabah dalam mengeluarkan keputusan.
Menurut informasi yang saya baca di beberapa situs berita online, dikabarkan bahwa pelarangan ini dikarenakan tidak sesuainya moda transportasi tersebut dengan peraturan pemerintah tentang angkutan umum, kekhawatiran tentang keselamatan dan juga potensi terjadinya pergesekan dengan jenis transportasi lainnya.
Tidak sesuainya keberadaan ojek dan taksi beraplikasi ini mungkin diarahkan pada keharusan suatu angkutan umum yang berplat kuning. Dimana angkutan ini sampai dengan saat ini masih plat hitam yang merupakan plat kendaraan pribadi, tapi penggunaannya dilakukan untuk kepentingan umum yang berbayar.
Dalam hal ini bisa dibenarkan bahwa keberadaan ojek dan taksi berbasis aplikasi memang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pemerintah. Tentang keharusan sebuah kendaraan yang beroperasi dengan ada kegiatan berbayarnya disana maka memang diharuskan menggunakan plat kuning. Lebih jauh lagi, ada sistem perpajakan yang harus dipenuhi oleh pengusaha plat kuning tersebut sebagai kewajibannya kepada negara.
Bagaimana dengan ojek dan taksi berbasis aplikasi yang saat ini tengah menjadi pilihan masyarakat ditengah rendahnya biaya dan cepatnya pelayanan? Masih plat hitam.
Terlepas dari keberadaan taksi dan ojek yang memang sangat jelas telah memudahkan aktifitas masyarakat, mulai dari membantu menghindari macet, mudahnya membeli makanan, mudahnya mencari taksi dan lain-lain, tetap perlu diterima kewajiban pengelola taksi dan ojek tersebut mendaftarkan sluruh kendaraan yang berada dibawah naungannya menjadi plat angkutan umum.
Kita memang tidak bisa menutup mata bahwa pemerintan Indonesia masih belum bisa sepenuhnya mengatasi masalah kemacetan jalan dan keamanan dalam menggunakan angkutan umum. Sangat manusiawi jika masyarakat memilih menggunakan ojek atau taksi aplikasi yang memang lebih murah untuk taksi aplikasi dibandingkan taksi yang sudah lebih dulu ada, bebas macet untuk ojek dan lebih aman untuk taksi dibandingkan bis kota.
Tapi yang perlu diingat adalah tentang adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengelola ojek dan taksi tersebut kepada pemerintah. Dimana proses operasi transportasi yang dilakukan kini sudah amat meluas hingga ke kota-kota besar dan keuntungan dari proses ini yang tentunya semakin besar.
Sama halnya dengan seorang warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak, sama halnya dengan kumpulan massa yang beroperasi dan melakukan transaksi berbayar yang juga wajib membentuknya sebagai badan usaha resmi.