Salah satu mandat konstitusi kepada pemerintah adalah pengelolaan energi dari sumber daya alam Indonesia yang diperuntukkan bagi kemakmuran seluruh rakyat. Tampaknya, mandat itu secara bertahap mulai diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Indikasinya bisa dilihat dari upaya maksimal pemerintah Indonesia untuk menyalurkan gas alam di seluruh negeri, terutama wilayah-wilayah pelosok yang jauh dari pusat keramaian. Seperti misalnya, sejak tahun 2016 lalu, pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil menyediakan gas bumi kepada masyarakat Sorong di Papua.
Pada awal tahun 2016 lalu, pertama kalinya warga di Papua memasak dengan menggunakan gas bumi. Setidaknya ada 3.898 rumah tangga di Sorong, Papua, yang bisa menikmati masak memakai bahan bakar gas bumi yang bersih, efisien dan tidak impor.
Dengan adanya penyaluran ini warga masyarakat dapat memanfaatkan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga. Warga tak perlu khawatir karena pasokan gas bumi sangat melimpah dari sumur gas PT Petrogas (Basin) Ltd.
Keberadaan jaringan gas bumi ini akan mendorong perekonomian masyarakat di Sorong. Karena, gas bumi ini jauh lebih murah dibandingkan dengan tabung elpiji apalagi minyak tanah.
Menurut catatan, adanya gas bumi ini akan memberikan penghematan bagi warga dan mendorong kehidupan ekonomi yang lebih baik. Dengan adanya proyek ini, warga Papua bisa masak sepuasnya menggunakan gas bumi dan hanya bayar rata-rata sekitar Rp 40.000 per bulan.
Untuk itu, pemerintah berharap masyarakat turut menjaga infrastruktur khususnya jaringan gas bumi rumah tangga ini. Hal itu agar penyaluran gas bumi bisa berkelanjutan hingga di kemudian hari tanpa ada kendala.
Proyek jaringan gas bumi adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah melalui Kementerian ESDM. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3337 K/12/MEM/2015 tanggal 10 Juli 2015, pemerintah menugaskan PGN untuk mengoperasikan jaringan gas bumi tersebut.
Selain di Sorong, pemerintah juga memberikan penugasan kepada PGN untuk mengoperasikan jaringan gas bumi yang tersebar di 11 kota atau kabupaten, dengan total 43.337 sambungan rumah tangga.
Kebijakan di atas merupakan bentuk dari pengelolaan migas untuk rakyat yang didorong oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kekayaan alam Indonesia, termasuk gas bumi, harus benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Ini adalah komitmen yang secara bertahap harus diwujudkan bersama.
