Keberhasilan KIB di Bawah Masa Jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Selama Periode 2004-2014

Susilo Bambang Yudhoyono telah menjabat sebagai Presiden RI pada periode 2004-2014. Untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya, Presiden SBY membentuk kabinet yang anggotanya berasal dari partai politik, profesional atau teknokrat, militer, birokrat, dan akademisi. SBY yang berasal dari Partai Demokrat memperlihatkan pencapaian-pencapaian terkait bidang ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia yang cukup signifikan. Telah memimpin Indonesia selama dua periode memberikan bukti-bukti keberhasilan yang secara langsung dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pada sektor ekonomi, pemerintah membentuk Program Penanggulangan Kemiskinan periode kedua (Maret 2008-September 2012). Program tersebut berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 3,94 juta orang, dari 32,53 juta orang di tahun 2008 menjadi 28,59 juta ditahun 2012. 

Program ini didukung oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) yang diselenggarakan tahun 2007. PNPM berupaya menanggulangi kemiskinan dengan melibatkan unsur masyarakat didesa-desa. Selain itu, Pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) telah berhasil memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada tahun 2004, pendapatan per kapita berkisar US$ 1.118 dan mencapai US$ 3.000 ditahun 2013.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara bertahap. Kendatipun, terjadi krisis ekonomi global dipertengahan tahun 2007 yang mengakibatkan perekonomian Indonesia melambat menjadi 6,0% ditahun 2008. Namun, kendala tersebut dapat teratasi oleh KIB. Terbukti dengan pertumbuhan pada tahun 2010 dan 2011 yang meningkat secara cepat. 

Pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,2% dan pada awal tahun 2013 menyentuh angka 5,8%. Dalam skala fiskal, APBN terus meningkat dan diperkirakan mencapai Rp 1.816,7 triliun ditahun terakhir Presiden SBY menjabat. Angka tersebut meningkat jauh dibandingkan besaran APBN ditahun awal jabatan yang hanya mencapai Rp 427,2 triliun. Peningkatan tersebut dapat tercapai atas penerimaan pajak yang meningkat sampai 4 kali lipat dari tahun 2004.

Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah pengangguran dari 9,9 persen pada tahun 2004 menjadi 6,3 persen pada tahun 2013. Melalui agenda perluasan lapangan kerja yang didorong selama 10 tahun periode jabatan Presiden SBY. Dalam tahun 2004-2013 tercipta lapangan kerja baru sebanyak 17,1 juta. Angka angkatan kerja meningkat sebanyak 14,2 juta. Sektor ketenagakerjaan yang semakin berkembang tentu berimbas baik kepada kesejahteraan masyarakat secara finansial, yang diindikasikan oleh penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia. 

Pada tahun 2004, angka kemiskinan mencapai 16,7% atau setara dengan 36,1 juta jiwa. Melalui PNPM Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin), penyediaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), program Askeskin/Jamkesma, dan program kompensasi dan bersifat sementara.

Pada sektor pendidikan, KIB II menyelenggarakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Penyelenggaraan RSBI merupakan bentuk upaya meningkatkan mutu pendidikan bangsa melalui sarana dan prasarana yang lengkap, tenaga pendidik yang berkualifikasi tinggi, serta pengelolaan pendidikan bermutu tinggi.  

Bagi penduduk miskin yang mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan, pemerintah menciptakan Program BOS, yaitu Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang secara penuh disubsidikan oleh pemerintah. Program BOS telah berhasil menekan angka putus sekolah dan menurunkan angka siswa yang tidak melanjutkan sekolah. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun meningkat dari 7,2 tahun menjadi 7,7 tahun.

Kendatipun pencapaian ekonomi politik dibawah KIB menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan, kinerja partai Demokrat sedikit menurun dalam pemilu tahun 2014. Pada pemilihan legislatif (pileg), Partai Demokrat berhasil menduduki posisi ke-4 dengan perolehan suara 10,19% atau setara dengan 61 kursi parlemen. 

Perolehan angka tersebut menurun jauh dibandingkan suara tahun 2009 yang mencapai 20,85%. Setelah lolos verifikasi KPU, Partai Demokrat berhak mengikuti Pemilu 2014. Namun, pada pemilu 2014, Partai Demokrat tidak mengajukan nama kandidat presiden. Sampai pada 18 Mei 2014, PDI-P dan Partai Gerindra telah memutuskan dua nama calon, yaitu Joko Widodo dari PDI-P dan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Kedua partai tersebut telah memiliki sejumlah nama partai yang bersedia berkoalisi. Dari data hasil perolehan suara serta putusan koalisi partai, terlihat bahwa Partai Demokrat memilih untuk tidak berkoalisi dengan kedua calon. Keputusan tersebut, semakin mempersempit kesempatan Partai Demokrat untuk masuk dalam kursi pemerintahan.