Era pemerintahan Presiden Republik Indonesia saat ini, Joko Widodo ditandai dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun pulau-pulau yang lain. Untuk di Pulau Jawa sendiri Joko Widodo mengharapkan akan ada sebuah jalur konektivitas baru yang akan menghubungkan ujung barat dengan ujung timur selain adanya Jalan Pantura. Maka dicanangkanlah pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang bermula di Provinsi Banten akan berakhir di Kabupaten Banyuwangi. Adapun sampai tanggal 30 September 2017 berikut perkembangan progress pembangunan ruas Jalan Tol Trans Jawa yang dilansir dari finance.detik.com:
- Pejagan -- Pemalang, dari panjang 57,5 km, progress keseluruhan 78,58% (seksi I dan II sudah beroperasi)
- Pemalang -- Batang, dari panjang 39,2 km, progress konstruksi saat ini 33, 73%
- Batang -- Semarang, dari panjang 75 km, progress konstruksi saat ini 41,58%
- Semarang -- Solo, dari panjang 72,64 km, progress konstruksi saat ini 71,05% (seksi I-III sudah beroperasi)
- Solo -- Ngawi, dari panjang 90,17 km, progress konstruksi saat ini 74,88%
- Ngawi -- Kertosono, dari panjang 87,02 km, progress konstruksi saat ini 86,7%
- Mojokerto -- Jombang -- Kertosono, operasi penuh
- Mojokerto -- Surabaya, operasi penuh
- Gempol -- Pasuruan, dari panjang 34,15 km, progress konstruksi saat ini 51,51%
- Pasuruan -- Probolinggo, dari panjang 31,3 km, progress konstruksi saat ini 14,46%
Sampai saat ini, pembangunan Jalan Tol Trans Jawa masih mengandalkan APBN sebagai sumber utama pembiayaannya. Maka tak heran jika ada kendala dalam proses penyelesaian pembangunan ruas Jalan Tol Trans Jawa dengan alasan keterlambatan turunnya anggaran dari APBN. Belum lagi masalah klasik mengenai pembebasan lahan, seperti yang terjadi pada dua ruas Jalan Tol Trans Jawa yakni Tol Batang -- Semarang dan Tol Solo -- Ngawi. Menurut Direktur Utama PT Jasamarga Batang Semarang (JBS), Saut Simatupang, hingga saat ini lahan yang sudah dibebaskan untuk pembangunan ruas Tol Batang -- Semarang mencapai 96,55 %.
Padahal jika ditinjau dari skema pembiayaan, masih banyak yang bisa digunakan selain hanya mengandalkan dari APBN. Pemerintah selama ini lebih terfokus dengan seberapa besar jumlah anggaran yang akan diberikan kepada Kementerian PUPR guna merealisasikan pembangunan khususnya bidang infrastruktur. Sedangkan pemerintah sebenarnya juga bisa memberikan dalam bentuk penanaman modal negara melalui berbagai BUMN, seperti Adhi Karya dan Waskita Karya. Selain itu, pembiayaan juga bisa dilakukan dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Dengan adanya masalah terkait pembiayaan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa tersebut, saat ini pemerintah mulai menggandeng pihak swasta untuk ikut dalam pembiayaan Proyek Strategis Nasional tersebut. Proses pelelangan tender pun sudah dilakukan untuk tiga ruas Jalan Tol Trans Jawa. Diantara pihak pihak yang mengikuti proses lelang, terdapat PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk yang mengincar tiga proyek Jalan Tol Trans Jawa yakni Jalan Tol Probolinggo -- Banyuwangi, Jalan Tol Semarang -- Demak, dan Jalan Tol Gempol -- Mojokerto. Dimana menurut Direktur Keuangan PTPP, Agus Purbianto mengatakan, tiga jalan tol tersebut telah masuk dalam tahap pra kualifikasi dan kini masih terus diproses dalam pelelangan.
"kita lagi proses bidding (lelang) di Tol Probolinggo -- Banyuwangi, Semarang -- Demak, dan Gempol -- Mojokerto. Tender nya sudah masuk PQ (pre qualification)," terang Agus Purbianto saat ditemui pada acara buka bersama Media di Pacific Lounge Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (20/6/2017)
Adapun nilai investasi untuk ketiga ruas jalan tol yang diincar mencapai lebih dari Rp 7 triliun, dengan persentase saham sebagian besar bersifat minoritas. Hingga saat ini, PTPP ikut dalam 6 konsesi pengelolaan jalan tol yang total panjangnya mencapai 408,3 km. Kepemilikan hak pengelolaan paling rendah berada di ruas tol Depok -- Antasari sebesar 12,5% dengan panjang 21,5 km.
Sementara itu menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, "Sedang kita lelang ada tiga ruas. Sama available payment (AP)-nya Serang -- Panimbang." Dilansir dari nasional.republika.co.id(Minggu, 1 Oktober 2017), tiga ruas tol yang tengah masuk proses lelang saat ini adalah Probolinggo -- Banyuwangi (170 km), Jakarta -- Cikampek II Selatan (60 km), dan Serang -- Panimbang (30 km).
Dengan melibatkan pihak swasta sebenarnya pemerintah sudah melakukan Konsep Public Private Partnership (PPP) dengan membiarkan pengadaan dan pengelolaan infrastruktur dipegang oleh pihak swasta. Namun pada akhirnya hak pengelolaannya akan dikembalikan ke pemerintah setelah pihak swasta mendapat balik modal dari proses pengadaan proyek infrastruktur tersebut, atau dengan kata lain bersifat BOT (Build Operate Transfer). Diharapkan dengan pendanaan yang sudah melibatkan pihak swasta dapat mempercepat proses pembangunan Jalan Tol Trans Jawa sehingga ditargetkan proyek tersebut bisa rampung di akhir tahun 2019.
Referensi: