Mahasiswa Paniai Tolak DOB dan Perusahaan Tambang Asing, Aksi Damai Ditunda hingga Jumat

Enarotali, Paniai, Kompasiana.com -- Solidaritas Mahasiswa se-Indonesia asal Kabupaten Paniai (SMI-KP) menggelar aksi demonstrasi damai di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Rabu (9/7/2025), sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Kabupaten Paniai dan masuknya tujuh perusahaan tambang besar yang beroperasi di sektor gas bumi, uranium, dan bauksit.

Aksi ini menyoroti rencana pembentukan empat kabupaten baru, termasuk Paniai Timur (Ibukota Yagai) dan Paniai Utara (Ibukota Uwibutu), yang dinilai mahasiswa hanya menjadi jalan masuk bagi kepentingan politik dan ekonomi elit, bukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Demonstrasi tersebut direspons langsung oleh Bupati Paniai, Yampit Nawipa, dan Ketua DPRD sementara, Hengki Ogetai, yang turun langsung ke lokasi aksi. Mengingat adanya kunjungan resmi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pemerintah daerah meminta mahasiswa untuk menunda aksi hingga Jumat, 11 Juli 2025.

"Kami DPRD bersama Bupati hari ini ada kunjungan gubernur, maka aksi ini ditunda dulu dua hari ke depan," ujar Ogetai. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menerima aspirasi mahasiswa secara resmi dan sesuai prosedur hukum.

Bupati Paniai Yampit Nawipa dan Ketua DPRD sementara Hengki Ogetai dan beberapa SKPD hadir dan memberikan arahan (DK/Kompasiana) 

Bupati  Paniai, Yampit Nawipa pun meminta perwakilan mahasiswa datang ke Kantor Bupati Paniai, Jumat pukul 10.00 WIT, untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung.

Menanggapi hal tersebut, penanggung jawab aksi, Penias Yeimo, menyampaikan bahwa massa aksi akan mematuhi imbauan pemerintah, namun menegaskan bahwa konsolidasi akan terus dilakukan hingga hari Jumat.

Yeimo juga menyampaikan seruan tegas kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu. "Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Paniai, tokoh pemuda, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk satukan barisan bersama mahasiswa," ajaknya.

Korlap Aksi Yoleks Pigome mengatakan, Kita harus tolak DOB dan perusahaan asing, karena semua itu tidak menjamin kedamaian, kesejahteraan, serta keselamatan orang Papua, khususnya rakyat Paniai. 

Aksi ini dinilai sebagai bentuk kekhawatiran mendalam masyarakat adat terhadap ancaman eksploitasi sumber daya alam, serta potensi konflik dan marginalisasi transmigrasi di tanah mereka sendiri.