Kebijakan Pangan Orde Baru Melalui Swasembada Beras 1984

Orde Baru sering kali dikenal sebagai periode pembangunan dimana pemerintah banyak membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh negara. Orde Baru sendiri merupakan sebuah nama yang merujuk pada era pemerintahan Soeharto yang menggantikan pemerintahan sebelumnya yang kemudian disebut dengan Orde Lama.

Pada awal pemerintahannya Soeharto menata Kembali pemerintahan yang ditinggal dengan begitu banyak permasalahan yang ada. Dimulai dengan mengatur kebijakan ekonomi dengan tujuan agar kondisi perekonomian negara Kembali stabil setelah itu melakukan kebijakan pembayaran utang luar negeri Indonesia dengan jumlah yang sangat besar. Pada awalnya terdapat sebuah  program yang dapat melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi sehingga dapat menurunkan inflansi pada tahun 1969. Kemudian terciptanya stabilitas ekonomi dalam sektor-sektor pertanian dan penunjang sektor tersebut. 

Dalam sejarah perekonomian negara mencatat dengan bahwa para pemimpin negara ini dengan konsisten membahas kebijakan ekonomi pangan secara menyeluruh. Pangan sendiri merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat utama dan pemenuh manusia. Bahwasanya pangan sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai suatu komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Kebijakan pemerintah mengenai pangan merupakan hal yang perlu disoroti karena hal tersebut sangat berkaitan dengan kesejahteraan dan kebutuhan rakyat. Ada beberapa program pertanian yang dilaksanakan oleh beberapa pemimpin bangsa ini dalam mengatasi permasalahan pangan. 

Berkaca pada pemerintahan sebelumnya atau Orde Lama program sentra padi telah berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1963 yang tujuannya sama yaitu mencapai swasembada pangan. Namun, program tersebut tidak berjalan dengan lancar karena ketidakmampuan pemerintah saat itu dalam mengatasi kekurangan beras. 

Kebijakan pangan di era Orde Baru sendiri berkaitan dengan ketahanan pangan. Pemerintah Orde Baru berusaha untuk meningkatkan keberlangsungan dan produksi pangan dalam negeri karena setelah sebelumnya pada masa akhir pemerintahan Orde lama terjadi kekurangan pangan. 

Hal tersebut menjadi suatu pembelajaran bagi pemerintah Orde baru dalam memberikan upaya untuk mencegah kekurangan pangan. Hingga saat ini beras masih menjadi komoditas yang utama ditempatkan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan perekonomian di Indonesia. Pemerintah orde baru dengan cepat membuat suatu program dan terobosan baru suatu bentuk usaha untuk meningkatkan produksi pangan guna kebutuhan rakyat terpenuhi. Kebijakan pangan pada saat orde baru diarahkan untuk meraih produksi nasional yang tinggi untuk mencapai swasembada beras. 

Dalam program untuk mencapai kebijakan pangan terdapat agenda utama terletak pada dua pilihan antara swasembada produksi pangan atau pemenuhan stok pangan. Kebijakan pemerintah tersebut dituangkan dalam agenda REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. Impor beras merupakan hal yang sangat dihindari oleh pemerintah karena bagaimanapun tujuan nasional dari kebijakan ini untuk mencapai swasembada beras.

Kebijakan pangan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru begitu banyak salah satunya Swasembada Beras yang terpengaruh oleh Revolusi Hijau. Kebijakan tersebut sudah ditetapkan dalam REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun yang merupakan program kerja pemerintah masa orde baru. 

Presiden Seoharto menjadikan pembangunan dalam bidang pertanian sebagai prioritas utama pada Pelita I sampai dengan Pelita IV. Selain itu bantuan dari BULOG dan dirintisnya Revolusi Hijau yang berfokus pada penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern memberikan banyak perubahan dalam pemanfaatan teknologi yang sebelumnya secara konvensional menjadi lebih modern dan canggih. 

Melalui program ini mengontrol perkembangan dan pertumbuhan sektor pertanian dengan begitu hati-hati, puncaknya pada tahun 1984 terealisasi Swasembada Beras di Indonesia