Selama 4 tahun ini, kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah mengarah pada konsep berkeadilan dan pemerataan pembangunan. Hal itu bisa dilihat dari sejumlah pencapaian dari kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah.
Pendapat itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta saat menjadi menjadi pembicara di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/12/2017).
Menurut Arif, kinerja perekonomian yang tinggi dapat didorong melalui kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Bahkan untuk mencapai pertumbuhan 7% sangat mungkin terjadi.
Beberapa indikator itu mmemang bisa dilihat, antara lain tingkat kemiskinan yang terus menurun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan telah turun menjadi 10,64 persen, lebih rendah dibandingkan September dan Maret 2016 yang masing-masing 10,70 persen dan 10,86 persen.
Kemudian, secara agregat, sepanjang September 2016-Maret 2017, penurunan tingkat kemiskinan secara merata terjadi di seluruh pulau di Indonesia. Ini menunjukkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, tingkat ketimpangan juga mulai menyempit. Pada Maret 2017, indeks gini yang menjadi indikator ketimpangan telah turun menjadi 0,393, dari sebelumnya 0,394 pada September 2016.
Beberapa indikator di atas menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan yang didorong oleh Presiden Jokowi mulai menunjukkan hasil. Ini yang sepatutnya diapresiasi oleh masyarakat luas.
Kabar baik seperti ini harusnya menjadi wacana dalam politik. Agar politik tidak hanya diisi dengan caci maki dan fitnah belaka. Kita harus kembali ke konsep awal bahwa politik adalah upaya mencari jalan bersama untuk mengatasi masalah publik.
