Karena mengusung agenda ekonomi kerakyatan, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mendorong kebijakan yang bisa menumbuhkan usaha rakyat, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk memperkuat sektor tersebut, pemerintah telah menyalurkan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang kian murah hingga 7% pada tahun 2018. Capaian tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses modal pada usaha mikro.
Menurut data Kemenko Perekonomian, per September 2018 pemerintah telah menyalurkan 81% KUR dari total anggaran sepanjang tahun 2018 sebesar R 123,631 triliun.
Kemudian mengutip pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menyatakan bahwa saat ini penyaluran KUR di Pulau Jawa mencapai 54,9%, diikuti oleh Pulau Sumatra 19,3%, Pulau Sulawesi 11%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 6,9%, Pulau Kalimantan 6%, serta Maluku dan Papua 1,9%
Kredit Usaha Rakyat ini benar-benar telah menjangkau usaha rakyat di akar rumput. Akses permodalan yang didukung penuh oleh pemerintahan Presiden Jokowi ini telah membawa dampak positif bagi perkembangan usaha rakyat di seluruh Indonesia.
Hal ini sesuai dengan penuturan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng Ema Rachmawati bahwa penyaluran pinjaman ke usaha mikro telah mencapai Rp11 triliun, usaha retail Rp5,6 triliun, Tenaga Kerja Indonesia Rp92 miliar, UMI atau ultra mikro Rp94,7 miliar.
Sektor perdagangan menjadi penyumbang utama dalam penyaluran KUR karena modal usaha sektor perdagangan masih menjadi primadona masyarakat Jateng dalam mengambil kredit,
Sementara itu, Kepala Bagian Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Regional 6 OJK Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua), Andi Muhammad Yusuf, menjelaskan bahwa realisasi KUR 2018 hingga September mencapai Rp4,98 triliun atau telah mencapai 92,22% dari target KUR 2018 sebesar Rp5,40 triliun.
Sedangkan, penyaluran KUR di Sulsel telah menjangkau seluruh kabupaten/kota. Realisasi tertinggi dicatatkan oleh Kota Makassar mencapai Rp611,88 miliar dengan share 12,28%. Disusul Kabupaten Bone Rp449,65 miliar (share 9,03%) dan Kabupaten Sidrap Rp346,04 miliar (share 6,95%).
Langkah kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah tepat. Memperkuat sektor UMKM akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Karena jumlah usaha sektor ini mencapai 99 persen, dengan serapan tenaga kerjanya mencapai 97 persen. Kontribusi UMKM juga yang tinggi pada PDB, yakni mencapai 60 persen.
