Kebijakan Pembangunan Nasional dalam Pemerintahan Orde Baru

Dalam video INDONESIA MASA ORDE BARU terkait Kebijakan Pembangunan Nasional menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya pembangunan nasional. Pada masa Orde baru, Pemerintah membuat beberapa kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, dengan berpedoman Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. 

Program ini diatur dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima tahun), yang mana dalam pelaksanaan Repelita dilakukan dalam dua tahap yaitu Pelita (Pembangunan Lima Tahun) dan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pembangunan nasional dalam berbagai bidang di antaranya bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Dalam bidang pertanian, pemerintah menerapkan konsep Revolusi Hijau dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan dengan mengoptimalkan peran KUD (Koperasi Unit Desa). Pemerintah juga mendirikan Bulog (Badan Usaha Logistik) sebagai badan pengadaan stok beras yang bekerja sama KUD. Program yang ketiga adalah pemerintah mengadakan PPL (Penyuluhan Pertanian Lapangan) untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian kepada masyarakat.

• Pendidikan

Di bidang pendidikan, program pembangunan dibagi menjadi beberapa Pelita, pada Pelita 1 pemerintah memfokuskan pada pemberantasan buta huruf, pada Pelita 2 pemerintah melakukan usaha pemerataan pendidikan, sedangkan pada Pelita 5 pemerintah mulai merintis program wajib belajar sampai tingkat SMP yang disebut wajib belajar 9 tahun.

• Kesehatan

Di bidang kesehatan Pemerintah Orde Baru menjalakan beberapa program yang sampai saat ini masih dijalankan yaitu program KB yang merupakan program yang bertujuan untuk menekan pertumbuhan penduduk, program Puskesmas, dan Posyandu di tingkat desa atau kelurahan.

• Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, pemerintah menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang sumber ekonomi yang penting dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bangsa. Pemerintah juga meningkatkan peran BUMN dan memperluas lapangan kerja.

• Sosial

Dalam bidang sosial, pemerintah menerapkan kebijakan tranmigrasi dengan memindahkan sekelompok penduduk Jawa, Bali, Madura, dan Lombok ke Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi untuk meningkatkan taraf hidup dan pemerataan penduduk.