Kemarin tanggal 24 Juli, saya membaca postingan sahabat saya pak Omay Komar di WAG Kejakimpol. Katanya WHO, World Health Organisation meminta Indonesia melaksanakan lockdown untuk mencegah merebaknya virus Corona.
Setahu saya, sebelumnya juga sudah banyak orang atau lembaga domestik yang mendesak hal yang sama kepada pemerintah. Katakanlah ada epidemiolog UI Pandu Riyono, dokter ahli emergency Maharani , Managing Direktur Political Economi dan Policy Studies, Anthony Budiawan dan beberapa lainnya. Juga pengurus IDI.
Menurut Dr. Maha panggilan sehari hari Maharani, pemerintah jangan terlalu memikirkan ekonomi saja. Nyawa manusia harus dipikirkan lebih dari itu. Puluhan ribu orang sudah meregang nyawa.Tenaga kesehatan saja sudah bertumbangan. Sampai sekarang, kata dia, sudah 977 orang nakes menemui ajal.
Seperti yang lainnya, ia mengusulkan Lockdown 14 hari saja. Mereka menjamin akan terjadi penurunan angka pemaparan dan kematian. Memang tidak sekaligus. Itu shock terapi untuk memicu kesadaran masyarakat terhadap disiplin hidup khususnya dalam menghadapi terjangan virus covid19. Dari pada terus terusan menggunakan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang tidak memperlihatkan hasil.
Pertanyaan besar yang muncul sekarang apalagi setelah WHO berteriak, kenapa pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo masih bertahan tidak mau lockdown ?
Beberapa pengamat ekonomi menduga pemerintah ingin berkelit dari kewajiban menanggung biaya hidup masyarakat selama berlangsung lockdown. Pasal 55 UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan dan Kesehatan mengatur kewajiban itu. Tak hanya warga masyarakat tapi juga hewan peliharaan harus ditanggung pemerintah.Â
Sementara dengan kebijakan pembatasan kewajiban itu tidak diatur. Bansos yang digelontorkan hanya merupakan sikap moral saja. Dan itupun ternyata menuai masalah di lapangan karena tidak adil dan tidak merata. Ternyata pula bansos itu menjadi ajang korupsi banyak orang mulai atas sampai bawah.
Para pengamat juga tahu ketakutan pemerintah lockdown itu akan melumpuhkan ekonomi. Pemerintah juga takut lockdown itu menjadi problem investasi. Sangat mungkin membuat para investor kecewa dan marah. Bisa bisa mereka membatalkan investasinya. Malah bisa juga menuai gugatan baik dari investor global maupun dari taipan lokal.
Presiden sendiri dalam keterangan kepada media tidak menyebut ketakutan melaksanakan kewajiban pasal 55 UU nomor 6 tahun 2018 itu. Ia hanya menyebut soal ancaman kelumpuhan ekonomi. Jika segala berhenti total, pastilah ekonomi akan lumpuh.
Yang ingin tetap dilakukan pemerintah adalah tetap berupaya melindungi masyarakat sambil tetap melakukan recovery ekonomi. Paradigmanya rakyat sehat, ekonomi kuat. Presiden juga mengakui banyaknya desakan melaksanakan lockdown itu, baik dari para "ponggawa" di istana maupun dari kepala daerah.
Berapa beban anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan lockdown ? Â Menurut itung itungan para ekonom diperlukan sekitar 300 trilyun sebulan. Sebenarnya jumlah itu beti alias beda beda tipis dengan anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID selama ini yaitu 800 trilyun. Jumlah itu tidak termasuk anggaran Kementerian Kesehatan yang tahun ini sebesar Rp.84,3 triliyun.
