Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.19 tahun 2009 hanya diatur kewajiban semua pengunjung sidang menghormati majlis hakim. Pasal 6 ayat 1 diantaranya berbunyi: Â semua pengunjung sidang (jaksa, penasihat hukum, saksi, ahli dan pengunjung lain) harus berdiri ketika majelis hakim masuk dan meninggalkan ruang sidang, duduk tertib di tempat yang disediakan, tidak berbicara, tidak merokok dan tidak membawa senjata.
Tidak ada satu poin pun yang mengatur panggilan Yang Mulia. Begitu  menurut laman Law Quesinner.
Yang terjadi sekarang dimana hakim masih dipanggil "Yang Mulia " semata merupakan budaya dan peradaban saja.
Sebenarnya banyak Hakim terutama para mantan yang risih mendapat panggilan itu. Tahun 2020 sejumlah mantan Hakim Agung yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Purnabakti Hakim Agung (KKPHA) bersama Persatuan  Purnabakti Hakim Indonesia (Perpahi ) sudah berkirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung (Safrudin) untuk mempertimbangkan penghapusan panggilan "Yang Mulia".  Mantan Ketua Mahkamah Agung HarifinTumpak sebagai ketua KKPHA mengaku risih dengan panggilan itu. Pada kenyataannya ada atau banyak Hakim atau mantan hakim yang berperilaku tidak  sesuai dengan panggilan itu. Kata Harifin tak, hanya hakim yang masih berdinas yang dipanggil YM itu. Kami yang sudah Purnabakti juga masih  sering dipanggil Yang Mulia. Dan ini membuat kami risih tegas Tumpak.
Surat yang dikirim tanggal 25 Juni 2020 itu halnya himbauan dan tidak mengikat. Â Keputusan berada pada ketua Mahkamah Agung tambah HarifinTumpak.
Tapi kenyataan sampai sekarang, sampai sidang marathon kasus pembunuhan brigadir Yosua, panggilan yang mulia itu masih terdengar kasat dan masif.
Transformasi budaya memang tak semudah membalik telapak tangan. Bukan sim salabim, abrakadabra.
Pesan moralnya, semoga panggilan itu menjadi pendorong bagi para hakim untuk tetap menjadi "Yang Mulia", dengan keputusan yang adil, bijak dan tidak memihak.- *
