Multitafsir yang Terkadang Sangat Merugikan

Karena, dari sanalah jalinan kerja sama akan lebih menjanjikan dan tidak terlalu berisiko di kemudian hari. Lalu, bagaimana dengan fenomena kerja sama yang dilakukan pemerintah dan melibatkan stafsus milenial?

Sebagai generasi milenial, penulis tentu juga dilema. Karena, kemungkinan seperti yang dikatakan masyarakat bisa saja terjadi.

Tetapi, sebagai generasi milenial pula, penulis merasa tersinggung. Karena, jika masyarakat tidak percaya pada usaha generasi milenial untuk bekerja dan tentunya mereka akan melakukan hal-hal seperti di atas, apakah masyarakat punya pilihan lain selain mereka yang sudah terpilih sebagai stafsus presiden?

Jika mereka menuntut untuk memberhentikan orang-orang yang diduga dan dikawatirkan terlibat konflik kepentingan, maka mereka juga harus menyodorkan nama-nama lain sebagai penggantinya. Namun, apakah penyodoran nama-nama itu tidak akan terlepas dari konflik kepentingan juga?

Sebenarnya, apa yang sedang terjadi ini tak lepas dari tindakan berprasangka. Berprasangka memang bukan sepenuhnya kesalahan. Karena, itu tak lepas juga dari hak untuk bermultitafsir.

Apalagi jika itu dikaitkan dengan azas demokrasi, dan Indonesia sedang sangat mengagungkan azas tersebut. Tetapi, kalau demokrasinya dijalankan dengan picik--penuh dengan suudzon, yang akan rugi juga Indonesia.

Jika bersedia untuk jujur, apakah kita tidak pernah berharap kepada seorang Nadiem Makarim yang berhasil membuat terobosan melalui Gojek-nya untuk duduk langsung di kursi pemerintahan?

Siapa yang tidak ingin melihat seorang inspirator seperti Angkie bekerja di kursi pemerintahan secara langsung? | Gambar: Instagram/@Thisable.id

Hal ini tentu terjadi pula pada para cikal bakal stafsus tersebut. Siapa yang tidak ingin Putri Tanjung, Angkie Yudistia, Ayu Kartika Dewi, Aminuddin Ma'ruf, Andi Taufan, dan yang sudah disebut sebelumnya untuk berkontribusi langsung di pemerintahan?

Lalu, ketika mereka kini bersatu-padu di kursi pemerintahan, termasuk Nadiem Makarim dan Wishnutama contohnya, apakah mereka kemudian disangsikan kinerjanya hanya karena ada jalinan kerja sama antara Pemerintah dengan lembaga atau perusahaan yang (pernah dan masih) dimiliki orang-orang tersebut?

Bagaimana jika Gojek, Thisable Enterprise, Ruang Guru, dan lainnya malah digaet oleh negara lain? Apakah masyarakat kemudian menuding pemerintah tidak menghargai dan merangkul potensi hebat dari putra-putri bangsanya?

Namun, sayangnya ketika pemerintah sudah melakukannya, justru masyarakat menganggap adanya pemanfaatan kekuasaan. Padahal, apa yang mereka lakukan sama seperti yang dilakukan masyarakat sendiri di berbagai lingkup dan bidang.