Menanti Arah "Kompas" Jokowi

Namun pandangan ini sebetulnya tidak seratus persen tepat. Sudah ada sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (UU SPPN). 

Ini menjadi acuan hukum perencanaan pembangunan pasca amandemen UUD 1945 yang menghapuskan GBHN.

UU SPPN tersebut mengatur lebih rinci bahwa rencana pembangunan dalam empat kategori. Rencana pembangunan dibagi ke dalam (1) Program Pembangunan Nasional, (2) Program Pembangunan Daerah Provinsi, (3) Program Pembangunan Daerah Kabupaten, dan (4) Program Pembangunan Daerah Kota.

Jadi ketiadaan GBHN tidak menjadi halangan. Pelaksanaan UU tersebut yang mesti dikonkritkan. Keterbukaan informasi dan keterlibatan publik dalam mengawal rencana pembangunan menuju Indonesia Maju perlu dikedepankan.

Saya pribadi tidak terlalu mengetahui apa saja isi program-program pembangunan yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang. Karenanya saya selalu menunggu apa yang akan disampaikan Presiden Jokowi pada pidato tahunannya.

Boleh jadi karena informasi program pembangunan ini tidak banyak di'ekspose'. Publik tidak terlalu peduli. 

Menurut pendapat saya, informasi mengenai program-program pembangunan ini perlu lebih digaungkan. Era media sosial membuat penyebaran informasi semakin mudah.

Kita semua mungkin sama-sama menantikan mau dibawa kemana Indonesia tahun 2023. Apa yang ingin diraih dengan rencana belanja negara sekitar Rp. 3000 triliun.

Sebetulnya menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu menantikan apa yang Presiden akan sampaikan? Apakah karena kita tidak tahu atau tidak terinformasi? Apakah memang tidak disosialisasikan secara masif?

Mungkin Tim Komunikasi Pemerintah baik di level pusat dan daerah mesti memperbaiki lagi metode komunikasinya ke publik. Manfaatkan semua media yang ada untuk sosialisasi arah rencana pembangunan bangsa kita. Tiktok pun bisa dimanfaatkan. 

Jangan kalah dengan era Soeharto yang gencar mengkampanyekan Repelita. Baik di media cetak atau televisi pada zaman baheula itu. Dengan mengetahui rencana pembangunan, masyarakat akan lebih memiliki, dan bisa ikut berkontribusi membuat perencanaan pribadi yang selaras.