Salah satu capaian penting pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah  ketegasannya dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal (illegal  fishing). Kapal-kapal pencuri ikan berani ditenggelamkan, yang  sebelumnya hanya didiamkan saja.
Untuk melaksanakan operasi pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal  (illegal fishing) itu, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No. 115  Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara  Ilegal (Illegal Fishing).
Fokus dari tugas Satgas ini adalah untuk menangkap kapal-kapal asing  yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal yang tertangkap tidak  akan dibawa ke pengadilan lagi, melainkan langsung ditenggelamkan di  tempat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Komandan Satgas mendapatkan arahan dari  Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Kemaritiman,  Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.
Sedangkan soal koordinasi dan evaluasi, Satgas dievaluasi oleh Menko  Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Kemaritiman, Panglima  TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung setiap enam bulan.
Usaha pembentukan Satgas tersebut merupakan bentuk ketegasan dan  keberanian pemerintahan Presiden Jokowi dalam menjaga sumber daya  maritim Indonesia dari ancaman pencurian.
Hal ini telah berhasil mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata  internasional sebagai negara yang tegas dan tidak main-main dalam  melindungi kekayaan bangsanya.
Ini yang perlu diapresiasi dan didukung oleh masyarakat. Ketegasan  pemerintahan Presiden Jokowi ini juga perlu diteruskan ke depannya.
