Jelang eksekusi mati bandar narkoba dimana ada warga negara Autralia yang akan dieksekusi, TNI mensiagakan pasukanya , ditengah memanasnya suhu politik dalam negeri dan sudah ada tanda-tanda ikut campurnya TNI, langkah TNI mensiagakan pasukanya patut diwaspadai.
Bentrokan antara oknum TNI dan  oknum Pori sudah sering terjadi, akar dari bentrokan ini diteggarai karena kecemburuan personil TNI terhadap kesejahteraan peronil Polri, Langkah - langkah untuk mencegahnya  tidak pernah menyentuh akar masalah.
Ditengah Kriminalisasi pimpinan KPK oleh Polisi pasca dijadikanya BG sebagai tersangka, TNI menunjukan sikap  ada dipihak KPK, sikap itu terlihat dari ikut menjaga demonstran  dan kantor KPK yang akan digeledah oleh polisi tanggal 23 Januari 2015, langkah POMAL yang memukuli dan membawa 4 orang  penyidik polisi di bengkel kafe patut dipertanyakan, jelas TNI tidak berhak untuk menangkap Polisi kenapa itu dilakukan ? benarkah kabar yang mengatakan bahwa polisi yang ditangkap tersebut sedang menangani kasus Abraham Samad ?, terakhir adalah pernyataan Pangab tanggal 18 Januari di Cilangkap yang menyatakan bahwa TNI akan turun kalau ekskalasi konflik Polisi dan KPK sudah menjadi semakin parah,patut diingat bahwa pernyataan ini dilakukan beberapa jam sebelum Jokowi mengajukan BH menjadi Kapolri, memberhentikan Samad dan BW, serta mengangkat T. Ruki, indrayanto Seno Adji dan Johan Budi menjadi PLT KPK.
Dengan mengajukan BH  menjadi Kapolri  Jokowi berharap keresahan masyarakat berkurang pengajuan ini memang tampak disesuikan  dengan agenda DPR  yang sedang reses sehingga ada waktu bagi Jokowi untuk melakukan lobi-lobi politik, tapi sebagian masyarakat kecewa dengan keputusan Jokowi untuk melantik Taufiqurrahman Ruki dan Indriyanto Seno Adji menjadi  PLT pimpinan KPK, ditambah dengan masih berlanjutnya kriminalisasi pimpinan KPK, ini akan membuat masyarakat tidak puas dan akan terus turun ke jalan, perlu diingat dalam teori pergerakan masa klasik 2 bulan adalah waktu pemanasan, bila tuntutan tidak terpenuhi setelah itu akan ada 3 bulan masa pematangan, dipenuhi  atau tidaknya tutuntan tersebut maka akan ada 1 bulan masa pendinginan, tapi itu adalah teori klasik ketika dunia belum menyetuh era internet,untuk diera internet proses itu pasti dapat dipercepat.
Bila aksi mendukung KPK semakin masif dan miitan serta polri melakukan langkah represif  dalam menghadapi aksi tersebut ditambah dengan bersatunya partai politik untuk mendukung  polisi bisa dipastikan TNI akan ikut campur, ikut campurnya TNI dapat dilakukan melalui 2 skenario  skenario pertama Jokowi mengeluarkan dekrit yang menyatakan negara dalam keadaan darurat sehingga membekukan parlemen dan TNI mendukung dekrit ini, skenario kedua TNI akan Take Over pemerintahan, bila terakhir yang terjadi tamatlah pemerintahan sipil yang diperjuangkan tahun 1998.
Politisi sipil sudah saatnya insaf dari kerakusan terhadap kekuasaan dan uang, mereka juga harus membuat partainya menjadi partai yang modern bukan partai yang bergantung kepada "pemilik", partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat bukan kepentingan "pemilik " partai. Polisi juga harus menjadi polisi yang profesional bukan polisi yang hanya mencari harta dan kekuasaan. bila Politisi dan Polisi tidak berubah maka kemuakan rakyat akan tingkah laku kalian akan dimanfaatkan oleh TNI.
