Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam ras dan suku. Semuanya tinggal dalam satu bendera yang sama. Namun, kesenjangan suku kerap terjadi hingga memicu perselisihan, bahkan peperangan. Media seringkali bukannya meredakan, tetapi justru melanggengkan stereotip yang terjadi, dalam hal ini bagi masyarakat Papua.
Mari kita menengok sebentar siaran televisi nasional, kira-kira apa peristiwa mengenai Papua yang diberitakan oleh mereka? OPM? Pembunuhan tentara? Perang suku? Kekerasan? Kemiskinan? Semua pemberitaan itu seolah ingin membangun persepsi kita bahwa Papua adalah tanah yang penuh konflik, tanah yang kejam, atau tanah yang berbahaya untuk ditinggali.
Media massa, terutama televisi bagi beberapa orang menjadi sumber rujukan informasi utama. Dalam konteks etnis/suku, media dapat menggambarkannya lewat tulisan, visual, maupun audiovisual. Dalam konstruksi identitas yang demikian, dilekatkanlah dialek, bahasa, dan karakteristik-karakteristik tertentu yang memungkinkan munculnya persepsi, identitas, dan stereotip terhadap etnis/suku yang bersangkutan (Christiani, 2017).
Di Indonesia, pusat media yang berada di Jakarta membuat masyarakat Papua berada dalam posisi minoritas. Posisi ini membuat informasi mengenai Papua menjadi jarang, dan jika ada seringkali bernada negatif. Dalam sebuah masyarakat yang multikultural, persoalan mengenai mayoritas dan minoritas ini memang akan sering kita temui.
Hal ini diperkuat dengan survei dari Dewan Pers tahun ini mengenai Indeks Kebebasan Pers (IKP) yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya, dua provinsi terbawah adalah Papua Barat dan Papua.Â
Seperti dilansir Kompas, skor yang rendah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kasus pembatasan internet di Papua yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu.
Dilansir dari Remotivi, jika kita tarik garis ke belakang, permasalahan mengenai Papua mulai mencuat sejak tahun 1969. Pada tahun tersebut, diadakan Pepera untuk menentukan apakah masyarakat Papua ingin bergabung atau berpisah dari NKRI. Namun, referendum ini dinilai bermasalah karena hanya melibatkan 1025 orang dan sebagian besar dipilih oleh Pemerintah Indonesia.
Pada tahun 2015 yang lalu, sempat ada sedikit cahaya cerah dari Papua. Jokowi akhirnya mengizinkan jurnalis asing untuk meliput di Papua. Namun, pada realitanya izin ini hanyalah kesemuan belaka. Kasus dua jurnalis Perancis yang dideportasi menjadi bukti aktualnya. Tak hanya jurnalis asing, jurnalis lokal pun juga mendapatkan tindak kekerasan. Remotivi mencatat bahwa pada tahun 2016-2017, terdapat tujuh kasus kekerasan terhadap jurnalis di Papua. Padahal, Indonesia telah memiliki UU Pers yang mendukung kebebasan pers dan menentang sensor di media.
Pers diharapkan dapat menjadi pilar keempat demokrasi. Pers harus bisa menjadi sebuah sistem kontrol untuk memastikan pemerintahan yang baik. Namun, pembatasan akses jurnalis untuk meliput berita di Papua pada akhirnya menimbulkan ironi. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana dan bagaimana kondisi mereka. Masyarakat dibuat buta terhadap sesama warga negaranya sendiri.
Dalam media massa, seringkali sumber informasi resmi yang didapatkan adalah dari aparatur resmi pemerintah seperti polisi dan militer. Suara masyarakat Papua jarang terdengar gaungnya. Masalahnya, informasi yang hanya berasal dari satu sumber rentan akan manipulasi. Kita sudah pernah mengalami masa kelam ini saat Orde Baru.
