[caption id="attachment_355507" align="aligncenter" width="468" caption="Razman Arief Nasution (Metrotvnews.com)"][/caption]
Mulai sekarang, jika ada orang yang bilang kepada Anda bahwa Anda itu sombong, maka Anda patut waspada, karena Anda bisa saja dipenjara selama 10 tahun karena kesombongan Anda itu!
Ini berita terbaru yang bersumber dari pengacara “spesialis tersangka koruptor”, Razman Arief Nasution, yang telah ditunjuk tujuh anggota DPRD DKI Jakarta untuk melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Ahok ke Bareskrim Polri, dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik, dan bersikap terlalu sombong.
Tujuh anggota DPRD DKI itu adalah Abraham Lunggana alias Haji Lulung (PPP), Maman Firmansyah (PPP), Tubagus Arif (PKS), Nawawi (Partai Demokrat), Bambang Kusumanto (PAN), Sarifudin (Hanura), dan Prabowo Soenirman (Partai Gerindra). Nama yang disebut terakhir itu, mengaku dialah yang memaki Ahok dengan kata-kata: “Gubernur goblok!”
"Ahok bisa dipenjara sepuluh tahun, karena manusia ini terlalu sombong. Tidak ada celah bagi polisi untuk tidak mengusut kasus ini. Ahok bisa ditahan!" kata Razman usai melaporkan Ahok ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2015).
Sebagai pejabat, tambah Razman, Ahok tak bisa sembarangan menyampaikan kalimat bermuatan merendahkan orang lain. Apalagi menyebut anggota DPRD merampok uang rakyat dan berbuat curang dengan membuat dana siluman.
Sebagai bukti bahwa Ahok itu terlalu sombong dan sering berucap dengan kata-kata tak pantas, Razman mengaku telah menyerahkan bukti-buktinya ke Bareskrim Polri.
"Flash disk, dokumen print out dari social media terkait pernyataan Ahok di Media. YouTube-nya juga ada. Ahok kalau mau fair, tidak usah cuap-cuap ke media, tapi lapor saja," tegas Razman (Metrotvnews.com).
Pertanyaannya: Jika benar Ahok bisa dipenjara 10 tahun hanya karena terlalu sombong, lalu bagaimana dengan anggota DPRD DKI Jakarta, termasuk klien Razman Arief, bila ada yang terbukti korupsi APBD DKI Jakarta?
Sombong saja ancaman hukumannya 10 tahun penjara, tentu korupsi pasti jauh lebih berat, dong ancaman hukumannya?
Mengenai melaporkan dugaan adanya anggota DPR DKI Jakarta yang korupsi APBD DKI Jakarta, bukankah Ahok memang sudah melaporkannya ke KPK? Baik mengenai dugaan korupsi anggaran di tahun 2013-2014, maupun menyangkut dugaan percobaan melakukan tindak pidana korupsi untuk APBD DKI Jakarta 2015. Tinggal, bagaimanakah tingkat keseriusan KPK yang sekarang, dalam menangani laporan Ahok tersebut.
Indikasi-indikasi adanya kolusi korupsi anggaran antara anggota-anggota DPRD DKI Jakarta dengan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta itu sudah sangat kuat. Misalnya, sudah merupakan fakta-fakta yang tak terbantahkan bahwa dalam kontrak kerja proyek-proyek APBD DKI Jakarta itu terdapat perusahaan-perusahaan rekanan yang ternyata adalah perusahaan-perusahaan abai-abai yang sengaja diadakan hanya untuk memperlancar modus jalannya korupsi, dan mark-up nilai barang dan jasa yang luar biasa gila-gilaannya; yang paling dibicarakan adalah mengenai UPS-UPS di sejumlah sekolah, kecamatan, dan kelurahan.
Mengenai cara bicara Ahok yang keras dan kasar, sepengetahuan saya itu hanya dilakukan Ahok jika berhadapan dengan ketidakberesan dalam birokrat pemerintahannya, lebih-lebih kepada tindakan-tindakan yang sangat kuat indikasi korupsinya.
Pejabat-pejabat negara yang memang bermental koruptor bakal tak mempan jika hanya dinasihati baik-baik, dihardik dengan kata-kata keras menjurus kasar pun terbukti tak mempan, kok, mau disuruh bersikap sopan kepada mereka.
Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, apakah untuk menghadapinya harus dengan cara-cara halus, sopan-santun, kata-kata yang lemah-lembut? Misalnya, kalau ketahuan ada yang (mau) korupsi, maka terhadapnya bicaralah secara baik-baik, dibujuk supaya jangan melakukan korupsi, atau memohon kepadanya untuk mengembalikan uang korupsinya itu. “Jangan korupsi, ya? Kalau sudah korupsi, tolong, ya, kembalikan uang negara itu. Terus, lain kali, jangan korupsi lagi, ya, please, deh!” Begitu?
Kalau, misalnya, anggota DPRD DKI, dan Razman memergoki maling di rumahnya, maka mereka juga harus bersikap halus kepada maling itu. “Please, maling, tolong kembalikan barang curian itu, ya?” Kemudian, “Silakan pergi, ya, dari rumah saya. Mohon, jangan kembali lagi, ya?”
Lebih benar Ahok, ketika dia berkata: “Bagi saya, santun, adalah jika Anda tidak makan uang rakyat!”
Pejabat mana yang akan Anda pilih, yang keras tapi bersih dari korupsi dan perduli kepada nasib rakyatnya, ataukah yang santun tapi korupsinya hebat, dan lebih perduli terhadap dirinya sendiri?
Bahkan mengenai “mulut yang kotor” pun, terbukti pula justru sebagian anggota DPRD DKI itu jauh lebih kotor daripada Ahok sendiri. Dalam keadaan emosi, hal itu baru bisa kita lihat, yaitu siapa sebenarnya yang bersikap lebih terhormat.
Selama ini, anggota DPRD DKI itu belum terlihat aslinya, karena situasi yang biasa-biasa saja. Tetapi, di saat mereka terpojok, kepentingannya terancam, dan emosi, secara spontan keluarlah aslinya. Itulah yang terlihat saat terjadi kisruh dalam rapat mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta, yang diselenggarakan di Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis, 5 Maret 2015. Di antara mereka terdengarlah teriakan-teriakan sangat kasar dan kotor, yang bahkan selama ini, Ahok pun tak pernah ucapkan: “Bangsat, goblok, Cina anjing, dan seterusnya.
Kalau anggota DPRD DKI berperilaku sangat kasar, mencaci-maki dengan kata-kata kotor, bahkan lebih parah daripada Ahok, bahkan langsung ditujukan kepada Ahok, itu boleh-boleh saja, ya, karena mereka adalah anggota DPRD DKI yang terhormat?
[caption id="attachment_355508" align="aligncenter" width="476" caption="(Sumber: Twitter)"]
***
